Kliksumatera.com, PALEMBANG – Bertempat di Ruang Rapat Parameswara Pemerintah Kota Palembang Hari Selasa (10/09/ 2019), dilakukan acara Launching Universal Health Coverage Kota Palembang Tahun 2019.
Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Kadinkes Prov Sumsel Dra. Lesty Nuraini, Kepala Divre BPJS Sumsel, Babel dan Bengkulu Elsa Novelia, Kepala Cabang BPJS kota Palembang, Kadinkes Kota Palembang dr. Lettizia Sanif, FKPD, seluruh Direktur RS, OPD, Camat, Lurah , Kepala Puskesmas se- Kota Palembang.
Walikota Palembang H. Harnojoyo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten I Pemerintah Kota Palembang Faisal AR mengungkapkan bahwa sesuai dengan falsafah dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan.
Hal ini juga termaktub dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Tujuan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
Faisal menambahkan bahwa keberlangsungan program JKN-KIS serta pencapaian target Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia hanya akan terwujud apabila didukung seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah.
Sebagai upaya menukseskan UHC khususnya di Kota Palembang, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 yaitu dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Jumlah Penduduk Kota Palembang sendiri terhitung 01 September 2019 yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS berjumlah 1.517.117 jiwa dari 1.592.248 jiwa penduduk Kota Palembang atau sekitar 95,28% penduduk.
‘’Kami mengucapkan terima kasih kepada OPD yang membantu dalam pelaksanaan UHC ini dan tak lupa kami mengharapkan partisipasi hadirin sekalian agar dapat bersama-sama mewujudkan tujuan pembangunan di bidang kesehatan dengan baik,’’ tambah Faisal.
Sementara itu Deputi Direksi Wilayah Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu “Elsa Novelia” mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan Pemerintah baik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang sehingga dapat terselenggaranya Universal Health Coverage (UHC) Kota Palembang.
Lebih lanjut Elsa juga menyampaikan apresiasi penuh terhadap Fasilitas Kesehatan baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang telah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat peserta JKN-KIS khususnya.
Kepesertaan secara nasional sudah mencapai 222 juta jiwa dan salah satu segmen terpenting adalah didaftarkannya kepesertaan JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jaminan Kesehatan Daerah.
‘’Dan sampai dengan saat ini berbagai kabupaten kota terus berpacu untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya sehingga saat ini kami laporkan dari 514 kabupaten kota sudah 498 kabupaten kota yang sudah mengintegrasikan ke dalam Program JKN-KIS namun belum semua mencapai UHC karena UHC terpenuhi pada saat telah mencapai 95% penduduknya terlindungi jaminan kesehatan,’’ kata Elsa
Dengan adanya komitmen dari Pemerintah Kota kami menyakini bahwa Perlindungan kesehatan di Kota Palembang semakin meningkat dan dengan tercapainya UHC kota Palembang, semoga seluruh masyarakat dikota Palembang mampu mencapai derajat kesehatan yang maksimal, jelasnya.
‘’Saya berharap komitmen yang teguh semakin membuat sinergi kita bersama memberikan jaminan kesehatan yang berkualitas dan akan muncul gagasan-gagasan mulia yang dapat menciptakan terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani dan berkeadilan social,’’ tegasnya.
‘’Semoga Yang Maha Kuasa semakin meringankan langkah kita, menguatkan keyakinan kita untuk mewujudkan Program JKN-KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi,’’ tutup Elsa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra. H. Lesty Nuraini, juga menyampaikan apresiasi, tercapainya UHC ini merupakan bukti nyata serta komitmen seluruh stake holder dan masyarakat, hal ini harus dipertahankan terus dan ditingkatkan menjadi 100 persen dan dibarengi dgn penguatan pelayanan kesehatan baik pd tingkat FKTP (puskes) maupun FKTRL(RS), mutu pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Setelah tercapainya UHC ini bukan berarti selesai, verifikasi dan validasi data, sanding data, tetap berlanjut, karena data kepesertaan terus bergerak, perlu diupdate terus, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga seluruh masyarakat dipastikan terjamin kesehatannya oleh BPJS.
Arti UHC sebenarnya adalah seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan jika memerlukan, tanpa ada hambatan apapun termasuk masalah finansial.
Sesegera mungkin dilakukan rapat koordinasi yg terkait agar diperoleh berbagai kemudahan proses pelayanan kesehatan bagi warga kota Palembang khususnya setelah UHC ini, termasuk dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan KTP.
Pada Tahun 2019 pemprov Sumsel memberikan bantuan untuk kota Palembang sebesar Rp. 9. 801.381.000, yang dikucurkan melalui 2 tahap.
Sedangkan untuk bantuan pemprov seluruhnya untuk 17 kabupaten dan Kota sebesar Rp. 82.476.114.000,- mengcover 586612 jiwa.
Kota Palembang merupakan kabupaten dan Kota kelima yang telah meraih UHC setelah Lahat, Muaraenim, Pali, dan Muba.
Untuk selanjutnya target Bapak Gubernur adalah UHC Provinsi Sumsel.
Selain upaya UHC, harus diikuti seluruh masyarakat untuk hidup sehat, pada akhirnya tujuan kita seluruh masyarakat sumsel ini sehat dan bahagia dari lahir hingga tutup usia.
Laporan : Are
Editor/Posting : Imam Ghazali
