Oleh : Emmy Rina Subki
Angka pengangguran masih tinggi, badai PHK terjadi di mana-mana. Rakyat pun semakin banyak yang tidak berpenghasilan, sehingga rakyat di negeri ini makin terhimpit kemiskinan. Namun di sisi lain berbanding terbalik, bahwasannya angka pengangguran kini menurun.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Februari 2023 jumlah pengangguran sebanyak 7,99 juta orang, merosot 410 ribu orang dari Februari 2022 sejumlah 8,40 juta orang. Padahal Sebelum itu, berdasarkan pendataan hingga Agustus 2022 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang atau naik sebanyak 20 ribu orang dari catatan Februari 2022. Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Edy Mahmud saat jumpa pers di kantornya, beliau mengatakan “Kalau kita lihat perubahannya dari Februari 2022 ke Februari 2023 maka penduduk yang kerja meningkat 3,02 juta orang sementara yang menganggur berkurang 0,41 juta orang atau turun sebesar 4,88%”. cnbcindonesia.com (Sabtu 13/05/2023)
Namun klaim Deputi Bidang Neraca dan Analisis Stastiktik Badan Pusat Statistik ( BPS) ini realitasnya tidak sebanding dengan angka pengangguran dan PHK yang terjadi di berbagai daerah. Justry Badai PHK di industri teknologi mulai menghantam sejak awal pandemi, makin kencang di 2022, dan menggila di 2023.
Di Indonesia, beberapa perusahaan besar seperti GoTo, Shopee, Ruangguru, Sayurbox, hingga Zenius memangkas ribuan karyawan. Bahkan beberapa ada yang tutup permanen seperti JD.ID, HappyFresh, dan Fabelio.
Badai PHK, Kemiskinan Meningkat
Pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi salah satu pelengkap banyaknya pengangguran. Belum lagi ketersediaan lapangan pekerjaan yang memang sangat sedikit. Wajar saja terjadi karena sistem yang diterapkan saat ini adalah sistem ekonomi kapitalistik yang bersandar pada asas manfaat dan keuntungan belaka tanpa memperdulikan lagi halal ataupun haram.
Sungguh ironis. Negeri yang kaya akan sumber daya alamnya ini, justru rakyatnya harus hidup dalam kemiskinan, karena kehilangan haknya untuk menikmati hasil SDA tersebut. Ditambah pengelolaannya diserahkan kepada pihak korporat dan asing. Sehingga hasilnya pun dikuasai oleh pihak asing. Pejabat negeri ini hanya berperan sebagai pengabdi pada pihak asing dan hanya sebagai fasilitator untuk memuluskan penjajahan asing, sehingga dengan mudahnya menyerahkan kekayaan alam negeri ini pada para korporat (pemilik modal). Sedangkan tuntutan biaya hidup cukup besar. Lalu bagaimana rakyat memenuhi kebutuhan dasar keluarganya?
Dengan banyaknya pengangguran pastinya rakyat yang sudah hidup dalam kemiskinan makin melarat. Sehingga kemiskinan kian akut dan rakyat menjadi stress, maka tak heran jika angka kriminalitas kian meningkat.
Inilah akibat dari sistem sekularisme, yakni memisahkan agama Islam dari kehidupan. Negara sekan lalai dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyatnya. Seharusnya negara mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Sehingga rakyat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari sandang, pangan dan papan.
Dengan dalih butuh tenaga ahli, maka tenaga asing pun didatangkan. Sehingga walaupun rakyat mendapatkan pekerjaan, namun hanya sebagai buruh kasar saja. Dimana mereka dibayar dengan upah rendah dan jauh dari kata cukup.
Sistem kehidupan sekuler kapitalis ini sudah terbukti gagal melindungi rakyatnya. Akibat sistem yang salah inilah, berbagai macam persoalan ditengah umat semakin banyak. Sistem Sekuler kapitalis adalah akar dari kesengsaraan yang dihadapi umat saat ini.
Islam Solusi Tuntas
Dalam Islam, negara adalah pihak yang memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Karena dalam Islam negara bertanggung jawab melindungi akidah, harta dan nyawa rakyatnya. Bentuk perlindungan nyawa rakyatnya yaitu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap kepala keluarga. Karena syariat Islam telah menetapkan bahwa setiap kepala keluarga atau walinya tidak dibolehkan menganggur demi menjaga kelangsungan hidupnya dan keluarganya.
Dengan ini negara pastinya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Berkurangnya tenaga ahli bukanlah alasan untuk memperkejakan pihak asing. Karena negara akan menjamin pendidikan, dan pelatihan-pelatihan kepada rakyatnya secara gratis dan berkualitas hingga bisa menjadi tenaga ahli. Sesuai kemampuan dan keterampilan masing-masing.
Syariat Islam telah menetapkan bahwa sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu, korporasi maupun negara. Karena sumber daya alam adalah hak kepemilikan umum yang hanya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat umum. Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah SAW: “Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.”(HR Ibnu Majah).
Kemudian, Rasul SAW juga bersabda: “Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput, dan api.”(HR Ibnu Majah).
Maka dari itu jelaslah sudah bahwa negara harus secara mandiri mengelola sumber daya alam. Dan ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sehingga pengangguran akan bisa diatasi.
Wallahu’alam bishawwab.
