Oleh : Ummu Umar
Pemerintah disebut bakal memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sedianya selesai tanggal 20 Juli mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di sela-sela kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (16/7). Berikut fakta perpanjangan PPKM Darurat:
1. Disebut bakal diperpanjang hingga akhir Juli
Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.
“Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/7/2021).
2. Negara dalam keadaan darurat militer
Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy bahkan menyebut kondisi pandemi Corona saat ini sudah darurat militer.
“Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, di Sleman, Jumat (16/7/2021).
Muhadjir menyebut saat ini Indonesia tengah berperang melawan musuh yakni virus COVID-19 yang tak terlihat. “Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah hukum perang. Karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini,” jelasnya.
Muhadjir mengatakan bansos tidak mungkin ditanggung oleh negara sendirian. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya gotong royong masyarakat terkait bansos. “Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong-royong masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak civitas akademika UGM untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung saat PPKM Darurat.
“Termasuk civitas akademika UGM di bawah Pak Rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini,” ajak Muhadjir. detik.news.
Pemberlakuan PPKM masih menjadi perbincangan masyarakat, karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari pemberlakuan PPKM. Karena jika diberlakukan PPKM, artinya mereka berhenti berdagang makanan dan kehilangan mata pencaharian. Padahal dari keuntungan hasil berdagang itulah mereka dapat membeli kebutuhan hidup.
Sementara itu, korban meninggal masih terus terjadi, ada juga pengambilan paksa jenazah covid oleh keluarga, penganiayaan terhadap perawat, padahal sosialisasi sudah dilakukan oleh pemerintah namun masih ada juga rakyat yang tidak percaya.
Sistem kapitalisme yang tegak berdasarkan aqidah sekulerisme membuat masyarakat tidak percaya dengan hal hal yang ghaib seperti adanya virus corona yang tidak dapat dilihat oleh mata, padahal virus itu ada jika dilihat dengan mikroskop. Sama seperti manusia tidak meyakini adanya hal hal yang ghaib yaitu adanya Allah SWT, adanya malaikat, adanya surga dan neraka.
Persoalan lainnya adalah banyaknya narasi yang beredar di masyarakat tentang covid sehingga membuat sebagian masyarakat ada yang belum percaya bahwa covid itu ada.
Konflik antara masyarakat dengan tenaga kesehatan pun kembali terjadi, karena kedua pihak tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing.
Adapun demonstrasi yang dilakukan masyarakat terkait PPKM dianggap hiburan semata. Sehingga rakyat seperti kehilangan tempat berlindung dan mengadukan persoalan mereka.
Dalam pandangan Islam, rakyat wajib mentaati seorang pemimpin, ketika negara menetapkan aturan protokol kesehatan dalam menghadapi wabah demi keselamatan semua warga negara. Rakyat pun wajib beriman kepada qodo dan qodar yang merupakan ketetapan dan ketentuan Allah SWT. Sehingga masyarakat tidak stress bunuh diri atau marah ketika di uji dengan sakit ataupun di uji dengan virus covid seperti saat ini
Maka ketika semua elemen masyarakat mulai dari individu, masyarakat dan negara mempunyai pandangan yang sama baik pemikiran, perasaan dan peraturan yang sama dalam menghadapi wabah penyakit, maka persoalan ini tidak akan berlarut larut seperti saat ini. Oleh karena itu hal ini hanya dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan Islam yang menerapkan aturan Allah SWT yaitu syariah islam dalam seluruh sendi sendi kehidupan. Inshaa Allah.
Wallahualam bishawab.
