Kliksumatera.com, PALEMBANG– Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang terjun bebas, sejak virus Corona menyerang pada awal Febuari 2019 lalu. Dampaknya pembayaran pengerjaan proyek yang terhitung sejak tahun 2019-2020 menjadi terutang. Hal inilah yang dituntut para kontraktor yang menggelar aksi demo bebErapa waktu lalu di depan Kantor Walikota.
“Pemkot Palembang terutang Rp 218 Miliar pengerjaan proyek,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Ratu Dewa, Kamis (22/4/2021).
Pemkot Palembang menghitung pelunasan pembayaran utang tersebut, hanya bisa melalui dana yang akan diambil dari Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) AparatuR Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Palembang. “TPP pegawai akan kita potong sebesar 30 hingga 50 persen,” kata Ratu Dewa lagi. Untuk pemotongan itu akan diberlakukan untuk semua ASN mulai dari eselon II, III, IV hingga staf. “Saya sendiri (Sekda) TPP akan dipotong, dan ini akan diberlakukan pada Mei atau Juni nanti, hingga Desember 2021 nanti,” ungkapnya.
Tidak hanya TPP yang akan dipotong, kata Dewa untuk mencukupi pelunasan utang proyek yang didominasi Dinas PU PR dan PU Pera KP ini, efesiensi anggaran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun akan dialihkan untuk pembayaran utang itu nantinya.
Dewa menyebutkan, anggaran OPD yang akan dipangkas, bisa saja anggaran yang tidak terlalu prioritas seperti anggaran perjalanan dinas akan dikurangi, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), karena saat Pemkot Palembang telah menerapkan Paperles, Sindi (tanda tangan elektronik), pengadaan baju dinas, satu dinas hanya diperbolehkan satu setel dan biaya makan minum. “Seluruh OPD sudah kita surati,atas perintah Walikota,” tandas Dewa.
Sumber : Rilis
Posting : Imam Ghazali
