Kliksumatera.com, MEDAN- Ratusan massa warga Desa Nageri Kecamatan Munte Kabupaten Karo berunjuk rasa ke Kantor DPRD dan Kantor Bupati Karo. Mereka menuntut Pelita Purba dicopot dari jabatannya Kepala Desa Nageri, Kamis 18/07/2019 sekitar pukul 10 pagi.
Dalam orasinya, massa meminta kepada pihak legislatif dan pemerintah Kabupaten Karo untuk mengevaluasi kinerja Pelita Purba Kepala Desa Nageri dan melakukan pemeriksaan khusus terkait realisasi penggunaan dana desa dua tahun ke belakang yakni di tahun 2017 sampai tahun 2018, yang dianggap mark up, tidak transparan dan diduga ada yang fiktif.
Massa terdiri dari usia remaja, orang tua, bapak-bapak/ibu-ibu, dan lansia. Dalam aksinya, sambil berteriak meminta Pelita Purba kepala desanya dicopot, massa juga membentangkan beberapa spanduk yang salah satu isinya bertuliskan “Inspektorat Karo segera audit Dana Desa Nageri secara khusus. ‘’Kami beri waktu seminggu, kalau tidak kami akan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi,” ujar mereka.
Kurang lebih tiga puluh menit lamanya berorasi di halaman Kantor DPRD Karo, akhirnya massa disambut oleh tiga orang staf DPRD. Ketiga staf itu adalah Kabag Keuangan Rutina Br Sembiring, Kasubag Humas Riati Elisabeth Br Sipayung dan Kasubag Kepegawaian Roslina Br Bangun. Mereka menyampaikan kepada massa yang hadir bahwasannya satupun anggota dewan tidak ada di tempat berhubung ada tugas dinas luar Pansus Ranperda. Oleh ketiga staf ditawarkan untuk berdiskusi menyampaikan tuntutan para pengunjuk rasa di ruang rapat DPRD.
Di ruang rapat DPRD, Ria Br Ginting salah satu perwakilan dari warga yang juga menjabat Kaur Umum Perangkat Desa Nageri menuturkan, selama ini warga sulit dalam hal pelayanan surat-menyurat. Karena Kepala Desa maupun Sekdesnya jarang ada di kantor karena lebih sering berpergian ketimbang tinggal di desa.
Hal lainnya Ria menjelaskan, realisasi penggunaan dana desa diduga banyak yang menyimpang dan fiktif. Dana desa digunakan di luar dari kesepakatan musyawarah desa. Salah contohnya rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih yang bersumber dari dana desa di tahun 2018 yang berbiaya Rp. 122.263.500,- sama sekali manfaatnya tidak kami rasakan. ‘’Air sumur bornya tidak pernah mengalir sejak usai direhabilitasi sampai sekarang tujuh bulan lebih lamanya. Demikian juga dengan inventaris kantor, dan aset desa yang semestinya digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada warga desa tapi faktanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa,’’ ujarnya.
Melki Sembiring didampingi Robin Ginting anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) mengungkapkan, dalam setiap kegiatan pembangunan apapun di desa, Kepala Desa tidak pernah melibatkan BPD Desa Nageri, tidak pernah ada musyawarah desa. Tapi jika sudah bermasalah barulah pihaknya diajak konsultasi. Parahnya lagi kami BPD tidak pernah diberi RAB (Rencana Anggaran Biaya) pembangunan desa. ‘’Sehingga kami pun sulit untuk melakukan pengawasan,’’ tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak dari DPRD Karo mengatakan akan menyampaikan tuntutan ataupun aspirasi warga Desa Nageri ke anggota DPRD Karo secepatnya.
Usai penyampaian, Ria Br Ginting didampingi rekannya anggota BPD, Kepala Dusun Edi Niko Ginting, Bendahara Bumdes Beru Simamora dan Staf Bendahara Andreas Tarigan, bersama warga lainnya melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Karo.
Sesampainya di kantor Bupati Karo warga diterima oleh Sekda Kabupaten Karo, Kamperas Terkelin Purba, Kepala BPMD Abel Tarigan, Kepala Inspektorat, Philemon Brahmana, Kasat Pol PP Hendrik Tarigan, Kasat Intel Polres Karo AKP Rohot Nainggolan, SH, Plt. Camat Munte Lia Perangin-angin dan sejumlah staf dinas BPMD Karo.
Tuntutan yang sama juga disampaikan oleh para pengunjuk rasa di ruang tamu BPMD Karo dan berharap agar tuntutan mereka segera untuk ditindaklanjuti.
Menanggapi hal tersebut, Sekda kepada pengunjuk rasa menegaskan akan dilakukan pemeriksaan khusus terkait penggunaan Dana Desa Nageri. Dan Sekda juga berpesan agar masyarakat terus melakukan pengawasan, terlebih pengawasan dari BPD sesuai dengan fungsinya.
“Dalam waktu dekat, segera kita akan panggil kepala desa. Kita juga akan perintahkan Inspektur untuk segera membentuk tim audit khusus desa Nageri. Paling lambat Senin depan,” ujar Sekda.
Merasa puas atas penjelasan yang disampaikan Sekda Kabupaten Karo, tepat pada pukul satu siang akhirnya massa pun membubarkan diri dengan tertib atas pengawalan dari Satpol PP dibawah komando Hendrik P.Tarigan, AP, M.Si bersama Polres Karo.
Laporan : Ulong Ardiansyah
Editor/Posting : Imam Ghazali
