Kliksumatera.com, PALEMBANG- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan didemo Sriwijaya Coruption Word (SCW) terkait berita penurunan angka kemiskinan warga Sumatera Selatan.
Ketua Sriwijaya Coruption Word (NCW) Sanusi menyampaikan bahwa aksi demo di depan Kantor BPS Sumsel ini terkait resume yang dikeluarkan beberapa waktu yang lalu menyebutkan bahwa angka kemiskinan di Sumsel mengalami penurunan.
Resume ini mengundang polemik di tengah masyarakat di masa paNdemi ini dan menjadi hal yang lucu bahwa angka kemiskinan di masa paNdemi ini menurun, sedangkan masyarakat sekarang mengalami kesusahan dan banyak fakta di lapangan kemiskinan cukup tajam, banyak masyarakat mengalami kesusahan, sama sekali tidak benar dengan apa yang disampaikan resume tersebut.
”Pola apa yang disampaikan dari kepala BPS, saat menerima kami tadi kami anggap hal yang lolucon di masa pademi ini. Menurut pandangan kami, ini suatu hal yang politis menurut pandangan BPS itu adalah kinerja dari Gubernur Sumatera Selatan. Kami meminta untuk dibenahi dan meminta kepala BPS Sumsel diganti,” katanya.
Kepala BPS Sumsel Zulkipli M. Si., menerima langsung aksi demo Sriwijaya Coruption Word (NCW), dan menjelaskan bahwa BPS pada posisi netral. ”Kami hanya membaca atau melihat cerminan apa yang terjadi di lapangan, kami ini ibarat juru potret kalau kerjanya jelek kami sampaikan jelek, kalau kerjanya bagus kami sampaikan bagus,” ungkap Kepala BPS Sumsel.
Sample untuk menentukan angka kemiskinan dalam satu keluarga itu dari biaya pengeluarannya sebesar dua juta empat ratus ribu rupiah perbulan yang dibelanjakan per KK, data resume yang kita keluarkan itu Periode September 2020 – Maret 2021, untuk tahun ini akan dikeluarkan pada September nanti.
Beliau juga mengibaratkan kemiskinan itu seperti laut, jadi batas level air laut itu sebagai abang batas orang miskin itu ibarat ikan dan apabila dia melewati ambang batas air laut atau ke atas menjadi burung berarti dia tidak lagi dikatagorikan miskin.
”Data itu kami dapatkan langsung dari kabupaten kota di Sumatera Selatan, data yang kami sampaikan itu dari pusat berdasarkan dari entri setiap daerah kabupaten kota. Hal ini juga sama dengan Provinsi lain bukan hanya Sumsel menurun angka kemiskinan,” ungkapnya.
”BPS tidak di bawah pemerintah Provinsi Sumsel, saya di sini dilantik oleh BPS Pusat. Jadi mana mungkin kami mengeluarkan resume yang mengandung unsur politik yang disampaikan kawan-kawan dari NCW,” ujarnya.
Kenapa BPS beda data kemiskinan dengan Dinas Sosial ini dikarenakan beda metode yang digunakan untuk menghitung angka kemiskinan.
Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel Mirwansyah saat dijumpai ruang kerjanya menjelaskan benar berbeda karena Dinas Sosial melakukan survei berdasarkan makro, misalnya BPS mencatatkan angka kemiskinan di Sumsel mencapai 1,1 juta akan tetapi Dinas Sosial mendata di lapangan 2 kali lipat dari data BPS.
”Dinas Sosial ini mendata masyarakat yang di posisi atas angin-angin seperti OJOl, Pedagang yang terdampak dari pandemi, karena mereka ini merupakan penduduk yang dulunya tidak miskin, namun mereka terdampak, maka dari itu hasil survei kami sangat berbeda dengan BPS. Akan tetapi kami tetap berkoordinasi dengan BPS karena potret kemiskinan dari sana,” pungkasnya.
Sumber : MEDIASUMATERA
Posting : Imam Ghazali
