Kliksumatera.com, PALEMBANG- Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di Provinsi Sumatera Selatan, Aliansi Honor Nasional bersama Pengurus PGRI Sumsel melakukan audiensi ke DPRD Sumsel, di ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (3/2).
Audiensi langsung diterima oleh Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati dan menyambut hangat beberapa Pengurus PGRI Sumsel. Audiensi tersebut membahas permasalahan Guru Honorer yang akan dihapus keberadaannya atau mengeliminasi tentang keberadaan Guru Honorer tersebut.
Audiensi tersebut dihadiri oleh beberapa Unsur Pimpinan DPRD Sumsel antara lain, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA. Anita Noeringhati, SH MH, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Muchendi Mahzareki, Askweni SPd, Sri Sutandi Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua PGRI Sumsel H. Ahmad Zulinto dan beberapa Pengurus PGRI lainya serta Kabid GTK Disdik Provinsi Sumsel M. Zein.
Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa persoalan. Di antaranya permasalahan P3K dan Gaji Guru Honorer serta penolakan terhadap keberadaan Guru Honor.
Dalam pembicaraanmya Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati menyampaikan ada beberapa usulan yang disampaikan antara lain penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer. Maka, Anggota DPRD Sumsel akan mengkaji kembali agar tida bertentangan dengan regulasi yang ada. ”Seperti Kabupaten Muba akan mengabadikan Dana Pendidikan dari Royalti Migas,” ujar Anita.
Sementara itu Ketua PGRI Sumsel H. Ahmad Zulinto usai beraudiensi dengan DPRD Sumsel mengatakan bahwa audiensi ini dalam rangka melaporkan kepengurusan PGRI Sumsel masa bakti 2019-2024.
”Ada beberapa hal yang kami sampaikan salah satunya mengenai persoalan guru honorer. Apa yang kita lakukan dengan adanya statement dengan adanya viral bahwa Kemenpan RB akan menghapus dan mengeliminasi Guru Honorer dan pegawai tenaga pendidikan PGRI itu jelas-jelas menolak. Kita sudah menyampaikan dan membuat statement bahwa PGRI Sumsel tetap mendukung keberadaan Guru Honor,” tegas Zulinto.
PGRI Sumsel memiliki data kekurangan guru yang sangat signifikan tadi juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabid GTK bahwa saat ini tenaga pengajar SMK masih kekurangan, SMA apalagi SD sangat banyak kekurangan tenaga pengajar.
Maka dari itu seirama bahwa DPRD Sumsel yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Sumsel menolak penghapusan keberadaan Guru Honor.
Justru kita mendorong Pemerintah Pusat atau Kemenpan RB agar tenaga honorer ini diangkat bukan dieleminasi. Apabila usianya sudah terkendala tidak bisa lagi CPNS maka dia bisa kita usulkan untuk diangkat menjadi P3K. Kini Sumsel masih kekurangan sekitar 15.000 tenaga pendidikan.
Selain itu, Zulinto juga menjelaskan ada beberapa informasi mengenai pengajuan insentif daerah. Dan Gubernur Sumsel juga sudah berjanji pada tahun 2021 akan dibuatkan Pergub mengenai insentif daerah.
Kemudian mengenai peruntukan Dana BOS, bahwa 50 persennya dapat diperuntukkan guru honorer. ”Kita masih menunggu Keputusan Menteri PAN RB pada tahun 2021 akan menuntaskan masalah honorer K2 dan non K2,” tandasnya.
Sementara itu, Syahrial Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa kesimpulan rapat bersama DPRD Sumsel dengan PGRI Sumsel, maka dia akan berangkat ke Jakarta untuk menindaklanjuti tentang penghapusan guru honorer dan K2 yang belum terangkat di Provinsi Sumatera Selatan.
”Hal tersebut menurut kami sangat positif apabila ditindaklanjuti oleh Anggota DPRD Sumsel terutama oleh Ketua DPRD Sumsel yang bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib guru honorer di Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya seraya menambahkan bahwa AHN kini sudah terbentuk di 17 Kabupaten dan Kota di Sumsel yang terkoneksi dengan AHN Pusat dan PGRI.
”Kami sudah sepakat dengan PGRI Sumsel untuk berangkat ke Jakarta karena sebelumnya terlebih dahulu sudah melayangkan surat ke Menpan RB, BKN, dan mungkin juga akan ke DPD RI Perwakilan Provinsi Sumsel sambil menunggu arahan dari Pak Gubernur Sumsel,” tambah Syahrial.
Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Muchendi Mahzareki mengatakan DPRD Sumsel menyambut baik kedatangan Anggota PGRI bersama Aliansi Honor Nasional guna membahas terkait Penghapusan Guru Honorer.
Tentunya DPRD Sumsel sebagai Lembaga Politik mendorong bagaimana caranya untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan sepakat dengan PGRI Sumsel untuk menolak penghapusan guru honorer dengan ikut menyuarakan aspirasi tersebut ke Pemerintah Pusat.
”Kita tengah berencana pada kunjungan kerja dalam minggu ini apabila datanya sudah lengkap kita akan berkunjung ke Kementerian PAN RB dan juga ke Kemendikbud untuk menyampaikan apa saja yang sudah disampaikan oleh PGRI terkait tenaga honorer. Insya allah minggu ini akan berangkat ke Jakarta,” tukasnya.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
