Kliksumatera.com, BANYUASIN– Bertemakan “Evaluasi Penyaluran dan Pengunaan Dana Desa di Kabupaten Banyuasin”, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel bekerja sama dengan Pemkab Banyuasin menggelar workshop di Gedung Graha Sedulang Setudung, Kamis (8/10).
Acara dibuka oleh Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH MH. Ia mengatakan, kegiatan workshop ini untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa yang mengelola dana desa.
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dan penting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan penyelarasan pemahaman antara pemangku kebijakan, stakeholders dan Pemerintah Desa, khususnya terkait penggunaan dana desa guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel dan efektif serta tertib dan disiplin anggaran.
“Saya katakan penting karena kegiatan ini menjadi wadah kita semua untuk saling berkomunikasi tentang bagaimana mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan desa, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya,” katanya.
Sehingga ke depan, ia melanjutkan, 288 desa di Kabupaten Banyuasin menjadi desa yang unggul, maju, mandiri dan sejahtera dalam segala bidang dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
“Diketahui tahun 2020 ini, dana desa banyak digunakan untuk penanggulangan Covid-19. Berdasarkan instruksi pusat, dana desa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan juga diperoleh dari Pusat untuk penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Banyuasin,” ungkap Askolani.
Ia berharap dana desa digunakan tepat sasaran, terpadu dan sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di desa masing-masing, bukan keinginan kepala desa.
Terpisah, anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi H.Amro, M.Si meminta Kades tidak bekerja sendiri. Ada perangkat desa seperti BPD dan Forum Desa. Semua kegiatan perencanaan pelaksanaan pembangunan harus dimusyawarah, sesuai dengan hasil musyawarah dijalankan pemerintah desa. “Sebab dana desa itu bukan untuk kepala desa, melainkan untuk pembangunan desa,” katanya.
Dalam workshop kali ini dilakukan diskusi panel yang langsung dimoderatori oleh Bupati Banyuasin. Narasumber yang dihadirkan, Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi H Amro, M.Si, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Dra. Farida Kurnianingrum, MM, Kepala KPPN Sekayu Abdullah, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Adil Hamonangan Pangihutan.
Turut hadir Forkompimda Kabupaten Banyuasin, Kepala OPD, Kepala KP2KP Sekayu, Iskandar Zulkarnain, Kepala KP2KP Pangkalan Balai, Agung Budi Sulistyo, Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Banyuasin.
Laporan : Herwanto
Editor/Posting : Imam Ghazali
