Oleh: Riyulianasari
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi meminta seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap adanya investasi, termasuk investasi asing. Sebab, invetasi asing berguna terutama bagi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.
Kita harus mengundang invetasi yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaa seluas-luasnya, karena itu jangan alergi terhadap investasi asing,” kata Jokowi dalam pidato yang disampaikannya di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Ahad 14 Juli 2019.
Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Triwulan I 2019 total mencapai Rp 195,1 triliun. Nilai ini naik 5,3 persen dibanding periode yang sama tahun 2018 , yaitu sebesar Rp 185,3 triliun. Adapun perinciannya, nilai investasi dalam negeri sebesar Rp 87,2 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 107,9 triliun.
Hari ini, partai pengusung dan relawan pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin menggelar acara silaturahmi yang bertajuk “Visi Indonesia”. Dalam acara ini, Jokowi juga dijadwalkan menyampaikan pidato ucapan syukur atas kemenangannya di pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, semua hal yang menghambat investasi harus dipangkas. Misalnya, seperti perizinan yang lambat, berbelit-belit hingga terdapat pungutan liar atau pungli di dalamnya. Terkait hal ini, Jokowi berjanji akan melakukan cek langsung ke lapangan.
“Yang ada pungli-nya, akan saya kejar akan saya kontrol akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan investasi karena ini adalah kunci pembukaan lapangan kejra yang seluas-seluasnya,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga berjanji untuk melakukan reformasi birokrasi secara struktural supaya seluruh lembaga yang ada semakin sederhana, lincah dan simpel. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mewanti-wanti jika ada birokrasi yang tidak berubah akan dipangkas.
Menurut Jokowi, kecepatan melayani salah satunya dalam pemberian izin patut segera dilaksanakan sebab menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dia memastikan, jika ada pejabat yang tak bisa mengikuti rencana ini, Jokowi akan memangkasnya.
“Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani, kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan, saya bubarkan,” kata Jokowi.
Kekhawatiran masyarakat terhadap investasi asing di Indonesia sangatlah beralasan. Di akhir masa order lama sudah mulai masuk investor asing ke Indonesia dan di pertengahan berkuasanya pemerintahan orde baru, pintu pintu investasi bagi investor asing mulai di buka, maka banyak investor asing yang menanamkan modalnya atau berinvestasi di Indonesia, akibatnya satu per satu perusahaan lokal gulung tikar bangkrut dan melakukan PHK terhadap karyawannya karena tidak mampu bersaing terhadap perusahaan asing dan aseng pada waktu itu. Kecuali perusahaan yang mempunyai modal besar yang masih bertahan. Akibatnya tentu saja jumlah pengangguran semakin bertambah. Inilah dampak dari investasi asing yang dirasakan oleh masyarakat. Maka terjadilah krisis ekonomi pada tahun 1998 dan puncaknya terjadi Reformasi menuntut dihapuskan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) sekaligus menuntut diturunkannya Presiden Soeharto ketika itu.
Visi dan misi pemerintah saat ini yang akan semakin memudahkan masuknya investasi asing ke Indonesia adalah tindakan bunuh diri terhadap rakyat sendiri. Maka dapat dipastikan kriminalitas akan meningkat karena banyaknya pengangguran.
Maka bagaimana mungkin investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja?
Akar persoalannya adalah Ideologi
Indonesia menganut ideologi kapitalis dengan sistem politiknya Demokrasi yang mengagungkan kebebasan. Adapun aqidah dari ideologi kapitalis adalah sekularisme yang menolak aturan agama dalam pemerintahan. Negara yang berideologi kapitalis akan menjaga eksistensinya dengan cara menjajah negara jajahannya. Menanamkan investasinya ke negara jajahannya adalah politik luar negeri negara kapitalis. Oleh karena itu,sangat sulit bagi Indonesia untuk menolak masuknya investor asing ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi terjajah dan dalam intervensi.
Sementara, islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, tetapi islam juga mengatur masalah politik, ekonomi, hukum, pendidikan, pemerintahan. Ketika negara tidak memakai aturan agama dalam berpolitik maka terjadi politik kepentingan dan manfaat yang menjadi tujuan sebuah negara atas nama untuk kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Begitulah slogan slogan yang selalu disebarkan di tengah tengah masyarakat. Padahal kebijakannya bukan untuk rakyat melainkan untuk pengusaha, dari pengusaha dan oleh pengusaha. Maka kebijakan penguasa pun bertujuan untuk kepentingan para pengusaha. Sedangkan rakyat tetap miskin dan tak kunjung sejahtera. Jadi, ideologi kapitalis Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah untuk memakmurkan dan menjaga eksistensi negara negara imperialis penjajah asing maupun aseng.
Oleh karena itu, jika visi dan misi sebuah negara adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta menjadi negara mandiri yang kuat, mandiri dan terdepan, ideologi islam adalah ideologi yang tepat untuk mewujudkannya. Insya Allah. ***
