Kliksumatera.com, KAYUAGUNG – Pelantikan kepala desa terpilih hasil pilkades serentak 2019 di Ogan Komering Ilir (OKI) yang dilaksanakan di desa-desa, agar sumpah janji yang mereka ucapkan disaksikan langsung oleh warganya.
“Kami dipilih oleh masyarakat dan masyarakat ingin menyaksikan kadesnya mengungkap ikrar janji,” ujar Kepala Desa Pantai Kecamatan Sirah Pulau Padang OKI, Bambang, SH melalui sambungan telepon, Jumat, (24/1).
Bambang yang baru dilantik beberapa hari lalu menegaskan lagi prosesi pelantikan kades terpilih hasil Pilkades serentak 2019 yang dilaksanakan di setiap kecamatan merupakan permintaan dari forum kades dan masyarakat.
Terkait biaya pelantikan tambah dia keseluruhannya merupakan kesepakatan para kepala desa terpilih di masing-masing kecamatan.
“Soal biaya itu kan kesepakatan bersama. tidak ada ketentuan mengikat dari PMD maupun pihak kecamatan. Tidak juga disetorkan, teknisnya semua ada panitia lokal. Lagi pula inikan bentuk syukur dan terima kasih kepada masyarakat, masak kita undang warga ramai-ramai tidak dikasih makan,” tegasnya.
Kades terpilih Desa Serdang Menang, Dodi Yansen juga membenarkan jika dana pelantikan kades ini merupakan hasil kesepakatan bersama.
Dodi membantah isu yang beredar terkait ada pungutan biaya pelantikan kades yang dibebankan kepada kades masing-masing Rp 10 juta/orang.
“Kalaupun 10-20 juta, inikan dana pribadi kami atas kesepakatan bersama, kami yang olah yang membelanjakan untuk kepentingan bersama,” bebernya.
Para kepala desa di Kecamatan Sirah Pulau Padang ungkap Dodi sengaja menggelar acara pesta dan mengundang banyak masyarakat datang dalam pelaksanaan pelantikan sebagai bentuk rasa syukur bisa diamanahkan masyarakat untuk memimpin desa.
Hal senada dibenarkan Bahri, Kepala Desa Pangarayan Kecamatan Tanjung Lubuk OKI.
“Jadi kalau ada yang mengeluh soal pungutan atau apalah, saya pikir itu lucu. Inikan untuk warga kita juga dan sebelumnya sudah ada musyawarah bersama,” cetusnya.
“Jika Pemda melaksanakan pelantikan serentak di Kayuagung tentu warga kita tak bisa menyaksikan,” tambahnya lagi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) OKI, Hj. Nursula S. Sos mengatakan, pihaknya memfasilitasi keinginan para kades untuk dilantik di hadapan masyarakat desa.
“Kita fasilitasi keinginan kades terpilih, soal acara sesederhana mungkin itu tidak masalah yang penting khidmat dan berjalan lancar,” ujar Nursula Jumat (24/01/2020).
Masih kata dia, menindaklanjuti Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemkab telah memfasilitasi Biaya pemilihan Kepala Desa serentak 2019 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. “Di undang-undang kan jelas yang dibiaya Pemda adalah proses pemilihan baik pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium, bimbingan maupun pengawasan dan pengamanan. Untuk pelantikan memang tidak disebutkan,” tandasnya.
Laporan : Heriyanto
Editor/Posting : Imam Ghazali
