Kliksumatera.com, PALEMBANG- Untuk memastikan penanggulangan Karhutla, Kasdam II/ Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, psc., M.Tr (Han)., bersama Danrem 044/Gapo Kolonel Arh Sonny Septiono dan Danlanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel (Pnb) Heri Sutrisno, S.I.P., M.Si., Rabu (21/8/2019) meninjau langsung wilayah Bayung Lencir, Musi Banyasin (Muba) sebagai lokasi yang menjadi fokus berpotensi terjadi kebakaran.
Kepada wartawan sebelum terbang menggunakan Helikopter, Kasdam II/Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial, psc., M.Tr (Han)., menyampaikan, beberapa waktu lalu Kepala BNPB pusat juga telah melakukan monitor ke lokasi titik Karhutla, oleh karenanya hari ini dirinya beserta Danrem 044/Gapo dan Danlanud juga kembali memonitor dimana titik-titik kuat api yang masih menyala.
“Saya juga akan turun di posko dan rapat, briefing, bagaimana tindak lanjut penanganan kebakaran yang terjadi sampai dengan saat ini, diharapkan penanggulangan bisa berjalan maksimal. Seluruh stakeholder terkait bukan hanya TNI-Polri saja tapi kita melibatkan seluruh mulai dari perusahaan, masyarakat kemudian pemerintah daerah semuanya akan diajak bersinergi untuk bersama-sama kerja keras memadamkan kalau ada titik api,” jelasnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, untuk penanganan Karhutla di Sumatera Selatan, TNI menyiapkan Personil yang tergabung dalam Satgas karhutla sebanyak 1.512 dan dari 1.512, sebanyak 1000 itu adalah anggota dari TNI dan telah tersebar.
“Konsep awal sebelum banyaknya titik api, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ada 90 desa potensial dan itu sudah kita tempatkan poskonya, ada masyarakat, TNI-Polri dan BPBD, dari titik itu ada yang tidak muncul api dan ada yang muncul api. Sekarang fokus reorganisasi lagi, fokus kita keroyokan, jadi yang tidak bekerja atau kosong ditarik untuk bersama-sama bekerja di lokasi titik api,” tambahnya.
Berbicara tentang tanggung jawab menanggulangi Karhutla di Sumsel, Kasdam II/ Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial,psc., M.Tr (Han)., menjelaskan bahwa, beberapa waktu lalu dirinya meyakinkan dengan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bahwa sebenarnya pada bulan Februari yang lalu Presiden RI Joko Widodo sudah menyampaikan di Bali saat Rakornas yang dihadiri oleh Kepala BNPB dan BPBD seluruh Indonesia para Panglima, Pangkotama tentang tugas dan tanggung jawab penanganan Karhutla.
Salah satu poin dari apa yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo saat itu, adalah manakala terjadi bencana, apapun bencananya di daerah, yang bertanggung jawab adalah Kepala Daerah atau Gubernur, sedangkan Pangdam dan Kapolda adalah wakil di tingkat provinsi, atau bisa saja dilimpahkan untuk didelegasi kewenangan ini kepada yang ditunjuk apakah kepala BPBD di daerah atau Danrem sebagai Dansat.
Namun tanggung jawab sepenuhnya adalah Gubernur di seluruh Indonesia, dan itu diperkuat oleh Permen yang menjelaskan tugas dan tanggung jawab tersebut. Saat ini Sumatera fokus di tiga yakni Sumsel, Jambi kemudian Riau dan di Kalimantan itu semua Gubernurnya terjun langsung ikut menangani.
Disinggung ada statement Kepala Daerah yang menyebutkan untuk penanggulangan Karhutla merupakan tanggung jawab TNI dan Polri, menurut Kasdam itu salah salah besar, siapa pun yang menyampaikan itu.
“Saya yang bertanggung jawab menjawab itu, dan itu salah besar. Yang bertanggung jawab di daerah itu adalah Kepala Daerah. Bisa jadi ia Gubernur di tingkat Provinsi, Bupati/Walikota untuk di Kabupaten/Kota yang mengalami karhutla. Kami meminta koordinasi dapat terbuka terutama kepada Pemerintah Daerah untuk membantu alat berat guna melokalisir pembuatan kanal agar api tidak meluas,” tegas Jendera Bintang Satu ini.
“Saat ini Satgas Karhutla di lapangan sudah berjibaku, bersama Manggala Agni, BPBD, Ormas, Tagana serta masyarakat, termasuk perusahaan. Oleh karenanya diharapkan semua bisa berjalan, koordinasi antarstakeholder termasuk Kepala Daerah bisa berjalan,” pungkasnya.
Sumber : Pendam II/Ril
Posting : M. Riduan
