PALEMBANG ─ Untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat miskin, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), mengadakan konfrensi pers Forum Merdeka Barat 9 dengan tema ‘Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel’. Senin (4/2) lokasi Istana Gubernur Griya Agung Palembang.
Dalam kesempatan tersebut Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi mengatakan, sejak Jokowi-JK dilantik 4 tahun silam ada 9 nawacita yang ingin dicapai pemerintah.
“Beberapa mandat yang menjadi tugas yang akan dijalankan pemerintah. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut diukur dengan meningkatnya desa yang keluar dari ketertinggalan dan menjadi mandiri. “Komitmen pemerintah sangat tinggi dengan penyaluran dana desa Rp20 triliun lebih tahun pertama,” jelasnya.
Menurut Anwar Sanusi, masih tahap awal regulasi kelembagaan maupun kesiapan belum begitu optimal sehingga dana desa yang disalurkan baru terserap 80% saja.
“Komitmen pemerintah tidak berkurang meski banyak kritik terkait serapan. Bahkan dana desa dinaikkan kembali menjadi Rp46 triliun lebih. Dana desa tidak ada pengurangan menandakan komitmen pemerintah ini instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahkan tahun 2019 jumlahnya naik.lagi menjadi Rp70 triliun,” sebut Anwar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya dalam forum mengatakan, bantuan dana desa yang digulirkan pemerintah sejak 2014 silam sangat besar manfaatnya bagi masyarakat Sumsel. Namun demikian di balik manfaatnya itu ia menilai perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar dana yang mestinya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat di desa-desa tidak disalahgunakan.
“Manfaatnya yang baik tentu harus kita teruskan tapi yang kurang juga harus dievaluasi. Menurut saya ini harus diawasi karena bisa saja arahnya. Karena saya dapat informasi dana ini bukan lagi untuk membantu pembangunan rakyat tapi untuk membangun akses sampai ke kebun-kebun pribadi. Makanya saya minta ada pengawasan tentang dana desa ini,” tegasnya.
Meski dibarengi tenaga pendampingan pengawasan cenderung belum begitu maksimal. Untuk itu kepada Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Mawardi meminta agar dalam pelaksanaan penyaluran melibatkan pengawasan dari inspektorat.
“Inspektorat provinsi harus ada peranan mengawasi dana desa. Dananya tetap di kabupaten tapi diawasi Inpektorat biar bisa terkontrol,” ucapnya.
Pengawasan ini juga penting untuk memaksimalkan pembangunan di Sumsel. Termasuk mengentaskan angka kemiskinan yang masih tinggi di Sumsel 12, 80%. Caranya dengan mengelola dana desa menggunakan sistem padat karya yang dibayar.
“Kita kabupaten dan kota sudah sepakat untuk menuntaskan angka kemiskinan 1 digit. Memang ini tidak mudah makanya kami mulai ngebut memperbaiki infrastruktur di seluruh Sumsel hingga ke pelosok desa” jelasnya.
Masih menurut mantan Walikota OI 2 priode ini, Angka kemiskinan ini justru banyak terjadi di daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam berlimpah seperti Muba dengan minyaknya, Lahat dengan batubara dan juga Muratara. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi 6,14 % yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ternyata masyarakat di daerah pertanian lebih sejahtera karena itu sekarang 2019 fokus kami i frastruktur di arahkan ke desa-desa dengan anggaran hampir Rp1,5 triliun,” pungkasnya.(*)
