Kliksumatera.com, PALEMBANG- Rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan agenda Jawaban Gubernur Sumsel terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel atas penjelasan Gubernur Sumsel terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumsel tahun anggaran 2018, Senin (1/7) sempat memanas.
Lantaran sejumlah anggota DPRD Sumsel menghujani Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dengan sejumlah interupsi secara bertubi-tubi.
Interupsi tersebut menjelang saat akan ditutupnya rapat paripurna DPRD Sumsel yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri.
Intrupsi pertama datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel MF Ridho yang mempertanyakan pelaksanaan sekolah gratis di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Wagub Sumsel Mawardi Yahya.
“Kami atas nama wakil rakyat yang berasal dari Partai Demokrat terus ingin mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Sumsel bahwa program sekolah gratis ini sudah sudah diatur oleh undang-undang dan ditindaklanjuti dengan peraturan daerah dan sudah berlaku selama 10 tahun, agar kiranya Pemprov Sumsel dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat sehingga hakekat yang namanya sekolah gratis benar-benar dirasakan manfaat dan faedahnya oleh masyarakat secara utuh gratisnya,” katanya.
Pihaknya memahami pemerintah sedang merevisi namun jangan ada persoalan merevisi ini sehingga program sekolah gratis ini menjadi pudar, artinya ada berbayar dan ada yang tidak berbayar.
“Makna gratis itu tidak ada pengecualian, karena selama ini inilah hakekatnya kita pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat Sumsel agar dapat mengeyam pendidikan setinggi-tingginya tanpa ada kendala pembiayaian,” katanya.
Selain itu Ridho juga mempertanyakan program berobat gratis di era Gubernur Sumsel Herman Deru, dia mempertanyakan kalau program berobat gratis harus berdasarkan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel yang cukup menunjukkan KTP ke rumah sakit.
“Cerminan ini belum terlihat secara kongkrit karena APBD Sumsel untuk induk 2019 ini belum mengcover kesana, kami ingin mengingatkan kembali agar kiranya untuk APBD perubahan benar-benar pendidikan dan berobat gratis anggarannya kongkrit anggarannya di cantumkan dianggarkan sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaan dan impelementasinya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sedangkan intrupsi kedua datang dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumsel Solehan Ismail melihat fakta di lapangan hampir semua sekolah meungut bayaran.
“Jadi kami mohon karena ini sudah merupakan program dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk mengawasi, dan menginstruksikan kepada dinas terkait untuk mengawasi, kalau tidak di awasi bukan rahasia lagi dengan alasan bermacam-macam. Jadikah sekolah unggulan lah, kadang belum mencukupi, sekolah internasional lah alasan untukmemungut biaya,” katanya.
Kedua, menurut Solehan, sekarang mau sekolah susah, semua orang mengeluh kalau tidak mengeluarkan uang sekian susah masuk.
“Kami mengharapkan kepada Bapak Wakil Gubernur untuk sekali-kali turun ke lapangan karena kadang-kadang kalau ditanya orang orang tua dan guru tidak mau mengaku, ibarat kentut itu baunya ada tapi enggak kelihatan,” katanya.
Dan intrupsi terakhir dari anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati menyampaikan keluhan masyarakat mengenai ganti rugi pembebasan Jembatan Musi IV.
“Pembebasan Musi IV yang sampai sekarang belum juga terealisasi karena ada beberapa interpensi dari LSM menurut surat yang saya terima, padahal itu sudah kita anggarkan di akhir tahun dan sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait yaitu PU Bina Marga, kita menganggarkan Rp 32 miliar tapi dianggarkan oleh OPD Rp 20 miliar sampai sekarang belum terealisasi, mereka sudah dikumpulkan, mereka sudah bikin pernyataan, mereka sudah membuka rekening namun sampai sekarang mereka belum menerima realisasinya,” katanya.
Selain itu menurut Anita warga sudah lama menunggu pencairan anggaran ini karena 2017 seharusnya warga sudah menerima anggaran ganti rugi, 2018 baru terealisasi Rp 9,7 miliar, 2019 karena anggaran diperuntukkan untuk pembebasan lahan yang kurang Rp 180 lebih miliar belum mencukupi baru dianggarkan Rp 30 miliar dan itu sampai sekarang belum terealisasi.
“Mohon kiranya Pak Wagub mengecek kembali apa kendala dari OPD bersangkutan sampai belum terealisasi dari pembebasan lahan,” katanya.
Anita juga mempertanyakan venue Jakabaring Sport City (JSC) terutama venue aquatik yang kondisinya memprihatinkan lantaran atlet renang harus berenang dengan kondisi air yang kotor.
“Ada keluhan dari atlet renang bahwa air sekarang di aquatik warnanya tidak bening untuk mereka berlatih begitu yang lainnya, mohon kiranya walaupun kita tahu, JSC belum mendapatkan keuntungan kepada PAD namun keluhan atlet perlu campur tangan provinsi agar prestasi atlet Sumsel tetap dipertahankan,” katanya.
Sedangkan Wagub Sumsel Mawardi Yahya menjawab kalau di sinilah pihaknya mempertimbangkan kalau semuanya gratis di kota fasilitasnya kadang melebihi yang di daerah.
“Toh kalau kita samaratakan kita tidak mampu Pak, Sumsel dengan ruangan AC, dengan punya lab semua, itulah perbedaannya, mungkin ada ekstrakulikuler, pulang jam 4 Pak, inilah perbedaaanya di sini Pak, ini yang maksud kita perbedaannya itu. Kalau semuanya gratis mohon maaf, mungkin 437 sekolah itu akan disamakan fasilitas dengan Kota Palembang ini, mungkin APBD kita tidak mampu Pak. Ini kami sampaikan apa adanya, kenapa, sedangkan di Palembang ini ruangan gurunya saja mohon maaf Pak mungkin sama dengan hotel barangkali Pak, ruangan AC segala macam, termasuk ruangan belajarnya kadang-kadang yaitu tentunya pakai AC. Sedangkan di daerah kita kadang mohon maaf Pak jaringan listrik pun kadang-kadang belum ada,” kata Mawardi menanggapi intrupsi dari MF Ridho.
Menurutnya di sinilah letaknya ada sekolah standar, yang standar ini benar-benar gratis nantinya yang unggulan ini terserah. Apakah dia akan mendatangkan gurunya atau pendidiknya umpamanya untuk belajar bahasa Inggris dari Inggris, dipersilakan sesuai kemampuan daripada kesepakatan seluruh wali siswa.
“Dengan fasilitas lebih mau tidak mau Bapak sekalian pasti ada tambahan dari wali siswanya kecuali yang standar, karena tidak sebanding, sekolah SMK/SMA kita ini jumlahnya 437 sedangkan unggulan cuma kita terapkan 26 sekolah. Ini kami sampaikan untuk diketahui bersama yang mungkin kita bahas bersama dengan komisi-komisi Pak, ini maksudnya ada berbayar ada yang tidak, jangan selama ini namanya gratis tapi pemungutan masih jalan, apabila sekolah yang standar ini masih memungut tentunya kita harapkan kalau perlu DPRD memberikan rekomendasi bahwa harus kepala sekolahnya dipecat, supaya kita tegas kedepan,” katanya.
Untuk kesehatan gratis menurut Mawardi sudah ada format dengan menggunakan KTP baru empat kabupaten.
“Bahwa laporan beliau (Kepala Dinas Kesehatan Sumsel) kepada saya sudah ada contoh empat kabupaten integrasi antara BPJS dengan KTP lebih jelasnya langsung dikomunikasikan denghan OPD terkait , “ katanya.
Menjawab intrupsi dari Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumsel Solehan Ismail, Mawardi mengaku mulai 2017 sekolah gratis tidak dibayar oleh provinsi.
“2017, 2018 tidak dibayar Pak, setelah akhir 2018 baru kami selesaikan itu. Pak mohon maaf Pak, mulai 2018 akhir kita selesaikan semua, seluruh hutang-hutang ke sekolah-sekolah baik swasta, negeri di Sumsel itu, oleh sebab itu sekarang kami sedang merumuskan. Insya Allah, mohon mungkin waktu kami rumuskan, nanti kita serahkan benar-benar kita mengawasi itu,” katanya.
Tentang penerimaan siswa menurutnya ke depan tidak ada alasan lagi dengan menggunakan sistem zona dan tidak ada alasan lagi penerimaan ke depan tidak diterima.
“Itulah hasil rapat dengan Kementrian untuk mengantisipasi jangan ada pungutan-pungutan ini. Ini solusinya, nanti akan dijelaskan dinas teknis di komisi-komisi,” katanya.
Menanggapi pertyanyaan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel yang juga Ketua Komisi IV DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati, Mawardi menjelaskan kalau Jembatan Musi IV secara fungsional sudah bisa dimanfaatkan masyarakat tapi tantangan ke depan menjadi tanggung jawab bersama.
“Yang Musi IV kita harapkan kalau bisa mulai dari depan, begitu turun mulai rumah depan kita sampai kesana, kalau mulai dari belakang tidak ada arti pembebasannya. Kemarin PU sudah diskusi dengan saya kita tetap berjuang ke depan ini bagaimana nantinya apakah 2020 lebih baik kita sekaligus perlu dana Rp 260 miliar sekaligus, ini harus kita sepakati bersama dari belakang sampai depan selesai. Jangan nanti kita bayar ditempati orang lagi dibangun lagi sehingga menjadi masalah kita ke depan,” katanya.
Selain itu menurutnya yang penting juga masalah penyelesaian Jembatan Musi VI yang sekarang tergantung.
“Ini pertanyaan yang mungkin benar-benar harus kita selesaikan terlepas apa ada jalan sempit. Biarlah jalannya sempit dulu, yang penting masyarakat bisa memanfaatkan penyelesaian Jembatan Musi VI, itu kita koordinasikan dengan PU,” katanya.
Sedangkan masalah perbaikan venue aquatik berharap ada dana CSR dari perusahaan yang beroperasi di Sumsel memperbaiki venue aquatik.
Sumber : Ril
Posting : M. Riduan
