Oleh : Irohima
PERTUMBUHAN ekonomi bangsa ini semakin merosot saja. Pembangunan ekonomi yang gagal akibat sistem yang makin liberal dan cenderung proasing membuat perekonomian bangsa ini ambruk. Berbagai persoalan besar yang kini timbul menambah carut-marutnya kondisi saat ini, salah satunya pengangguran.
Angka pengangguran di Indonesia menempati peringkat tertinggi kedua di Asia Tenggara, sebuah pencapaian buruk dalam tumbuh kembang sebuah perekonomian negara, meski sempat dikabarkan menurun namun nyatanya Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5,01 % penduduk produktif yang menganggur.
Tentu fakta banyaknya pengangguran akan senada dengan fakta temuan ADB (Asian Development Bank) bahwa 22 juta orang indonesia masih menderita kelaparan. Banyaknya masyarakat yang hidup tanpa pekerjaan akan berimbas pada melemahnya perekonomian dan melemahnya daya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan. Kelaparan yang diderita 22 juta orang atau 90 % dari jumlah penduduk miskin Indonesia menurut versi Badan Pusat Statistik, sebanyak 25,14 juta orang dikarenakan masalah di sektor pertanian sepeti upah buruh tani yang rendah dan produktivitas rendah. Ketiadaan makanan yang cukup juga menyebabkan kasus stunting pada anak anak. Pada 2016-2018, sekitar 22,0 juta orang di Indonesia cenderung stunting.
Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi juga tercatat turun drastis. Pada 1975, sektor pertanian masih menyumbang 30%, lalu turun menjadi 23 % pada 1985, berlanjut menjadi 15,3% di tahun 2010, lalu 13,1 % pada 2017.
Makin liberalnya perekonomian bangsa ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi makin terhambat atau bahkan mundur serta misi mencapai kesejahteraan yang makin jauh api dari panggang. Sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor yang lambat dalam menyerap tenaga kerja, bukan satu satunya penyebab persoalan ini. Berbagai kebijakan terkait impor, ekspor, investasi dan lain sebagainya juga merupakan faktor yang ikut mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Sebagai gambaran, tahun lalu, kinerja perdagangan malah mencatat kinerja negatif. Menurut data BPS neraca perdagangan indonesia yang defisit di tahun 2018 lalu sebesar 8,57 milyar dollar AS.
Defisit disebabkan impor selama 2018 yang melonjak 20,15% dari 156,99 miliar dollar AS menjadi 188,63 miliar dolar AS. Sedangkan total ekspor sepanjang 2018 hanya tumbuh 6,65 % yang mana meningkat dari 168,83 milliar dolar As menjadi 180,06 miliar dollar. Jadi, sepanjang 2018 neraca pperdagangan RI tercatat defisit 8,57 miliar dollar AS. Angka tersebut merupakan defisit terbesar sepanjang sejarah. Dimana sebelumnya tahun 2013 angka defisit mencapai 4,07 miliar dollar AS.
Beberapa tahun terakhir ini negeri ini memang dibanjiri dengan derasnya impor di berbagai sektor, mulai dari baja, beras, unggas, garam hingga sampah yang menyebabkan industri lokal gulung tikar dan para pengusaha lokal maupun rakyat sendiri mengalami kerugian luar biasa dan tentu berdampak pada kehidupan perekonomian mereka.
Kebijakan menarik para investor dengan membuka pintu investasi selebar lebarnya juga menimbulkan masalah baru, kemudahan birokrasi dan dimanjanya para investor dengan wacana penghapusan Amdal dan IMB untuk para investor jelas menampakkan keberpihakan penguasa sejatinya bukan pada rakyat tapi lebih kepada kepentingan investor. Investasi bagi swasta yang dijadikan dalih sebagai salah satu solusi untuk mengatasi jumlah pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraaan rakyat hanyalah isapan jempol belaka. Investasi swasta/asing yang banyak berkutat di industri menyebabkan sektor sektor non industri terbengkalai, kerusakan lingkungan yang diakibatkan limbah industri pun semakin menjadi, belum lagi berkurangnya lahan produktif, eksplorasi SDA yang berlebihan juga hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih banyak dibawa ke negara asalnya merupakan dampak negatif dari maraknya investasi swasta/asing.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan tak pernah terealisasi, jumlah pengangguran yang semakin meninggi, kelaparan yang merajalela, makin beratnya beban hidup dengan kenaikan tarif berbagai kebutuhan dan beraneka layanan publik jelas memperlihatkan betapa rezim ini telah gagal membangun perekonomian bangsa. Berbagai sektor industri dan nonindustri yang menjadi penunjang kebangkitan perekonomian negara justru diserahkan pengelolaannya pada swasta/asing.
Keadaan ini akan bisa diatasi jika saja sistem yang berlaku bukanlah sistem ekonomi liberal seperti yang diterapkan sekarang, sistem ekonomi liberal yang hanya berorientasi pada keuntungan pribadi dan berpihak pada kaum pemodal saja tanpa memikirkan kepentingan umum. Kesejahteraan akan bisa dicapai dan akan menjadi sesuatu yang nyata bila kita memakai sistem perekonomian yang diatur oleh syariat islam. Ekonomi islam yang berbasis syariah tidaklah sama dengan konsep perekonomian lainnya. Sistem perekonomian islam menganut pada jalan jalan yang adil dan seimbang. Aspek ketuhanan, keakhiratan, kehidupan individu serta sosial akan sangat diperhatikan guna mencapai kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat.
Dalam Islam, seluruh kebijakan terkait kegiatan perekonomian akan dibuat dan diberlakukan sesuai syariah. Karena islam sangat melarang kepemilikan atau penguasaan aset negara oleh asing/swasta maka sumber daya alam dan sumber kekayaan alam lainnya akan sepenuhnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat, hingga hasil dari pengelolaan kekayaan yang melimpah akan dapat secara maksimal tersalurkan untuk rakyat hingga kasus kelaparan tak perlu terjadi. Dalam operasional pengelolaan SDA juga pasti membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia dan bila negara secara mandiri memberdayakan anak negeri secara optimal tanpa intervensi asing tentunya akan dapat menekan angka pengangguran.
Dalam Islam, investasi sangat diseleksi dengan ketat, negara tak akan pernah membiarkan investasi yang bisa mengancam kepentingan umum dan kedaulatan negeri. Eksplorasi kekayaan alam pun akan sangat memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Hingga kerusakan lingkungan akan bisa di minimalisir dan tidak mengganggu kenyamanan rakyat.
Islam adalah agama yang Rahmatan Lil Alamin, yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk perekonomian dengan tujuan agar hidup yang dijalani memiliki makna dan berarti. Agar keadilan dan kesejahteraan bisa merambah ke seluruh negeri. Hanya dengan Islam semua akan bisa terealisasi, hanya dengan syariah kita bisa sejahtera dan sebagai umat muslim sepatutnya kita kembali pada aturan yang dibuat oleh sebaik-baik pembuat aturan yaitu Allah SWT. ***
Wallahualam bis shawab.
