Dugaan Korupsi Bupati, Aliansi Indonesia Sebar Tim Investigasi ke PALI

0
1293
Tim Khusus DPP Aliasi Indonesia Ariyadi bersama Abdul Goni alias Macan Akar. (foto : Syarif)

Kliksumatera.com, PALEMBANG − Rencana LSM Serampuh untuk melaporkan Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negera (BPAN) DPD Sumsel ke pihak yang berwajib dan sempat viral di beberapa media online, mendapatkan tanggapan.
Bahkan Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia, Syamsudin Djoesman memerintahkan staf khusus DPP LAI BPAN dan menyebar tim investigasi ke Kabupaten PALI guna mendalami kasus dugaan korupsi sang Bupati.

Ariyadi selaku Staf Khusus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menjelaskan, bahwa sudah diperintahkan Ketua Umum (DPP) untuk turun ke Kabupaten PALIdan akan mencari data sebanyak mungkin.
“Kami dari DPP LAI BPAN Jakarta diperintahkan Ketua Umum turun ke Sumsel Kabupaten PALI. Saya bersama bapak Abdul Goni sudah memasuki wilayah Kabupaten PALI, tim kami ini tidak ada satu pun orang tahu, kami akan menelusuri dugaan korupsi Bupati PALI inisial HA serta melengkapi dan mencari data sebanyak mungkin,” tegas Ariyadi yang berjuluk Lumut Merah didampingi Abdul Ghoni/Macan Akar ketika diwawancarai media, Minggu (1/12/19).
Disoal rencana Aliansi Indonesia akan dilaporkan oleh LSM Serampuh ke pihak yang berwajib. Ariyadi menanggapi, bahwa pernyataan disampaikan oleh Sony Ternando Ketua LSM Serampuh untuk melaporkan Aliansi Indonesia DPD Sumsel ke pihak yang berwajib. Tim khusus yang dibentuk setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum Aliansi Indonesia HM Jhoni Lubis mengatakan, sebenarnya menyikapi hal tersebut tidak perlu terlalu reaktif karena hal yang dilakukan bukan muncul tanpa alasan, tentu berdasarkan data dan fakta, jangan nanti pelaporan itu menjadi bumerang sendiri bagi sang Bupati PALI Ir H. Amalindo, tegas Ketua Tim Khusus DPP Aliansi Indonesia.

“Temuan-temuan yang menjadi sumber kita ke depan akan menjadi tolak ukur kita dalam melengkapi data-data objektif untuk menjerat Bupati PALI,” tukasnya.
Di tempat terpisah dihadapan para perangkat SKPD di lingkungan Kabupaten PALIsebagaimana video viral baru baru ini, Bupati Heri Amalindo mengatakan, kalau memberitahu atau ingin tahu bertanyalah kepada ahlinya, biar seluruh masyarakat itu juga tahu.

“Anggaran APBD kita di tahun 2017 masih belum dibayar kurang lebih Rp 268 miliar, di tahun 2018 Rp 86 miliar. Artinya total yang belum dibayar 2017-2015 hampir Rp 346 miliar, kemarin rapat ada Dirjen Perimbangan kita tanyakan baru di kasih Rp 324 miliar, namun termasuk Kades-Kades yang mau berdemo ABD dipotong, sekarang ABD kita dari dana bagi hasil yang tahun kemarin Rp 720 miliar tahun 2020 dibayar Rp383 miliar, jangan kamu pikir penurunan itu disebabkan Heri Amalindo makan sen,” ungkapnya.

Heri Amalindo mengajak untuk memviralkan pada menteri keuangan. “Kita minta bersama-sama bahwa duit kita perlu, kita minta bukan punya orang tapi minta punya kita. Hak kita nian 2017,2018 belum dibayar dan tahun 2019 mau dipotong juga, jangan disamakan dengan daerah-daerah lain yang sudah maju yang sudah bagus, dari pada kamu memviralkan Heri Amalindo korupsi Rp 100 miliar lebih baik viralkan yang ini. Kamu menghina Polri menghina Kejari yang berhak menentukan Heri Korupsi itu Polri, Kejari, dan Pengadilan, apa bisa masyarakat menentukan korupsi banyak duit Rp 100 miliar itu Pak,” pungkasnya.

Dari pantauan Kliksumatera, beberapa LSM juga mendukung penuh sikap Bupati PALI tersebut. Bahkan mereka siap berjibaku jika ada yang mengatakan Bupati PALI melakukan dugaan korupsi. Ada baiknya, masalah ini kita serahkan kepada lembaga hukum yang ada. ”Sebab mendekati Pilkada terkadang beragam berita akan muncul dan mengemuka. Baik berita yang mendukung maupun berita yang bersifat tudingan,” nilai Pimred Kliksumatera, Imam Ghazali.

Laporan  : Syarif
Editor     : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here