Oleh : Qomariah
Maraknya PHK menunjukkan kegagalan pemerintah dalam aspek ekonomi. Sebab hal ini mengonfirmasikan kegagalan kapitalisme sebagai sistem yang diterapkan saat ini, sehingga perekonomiannya berujung pada kegagalan dalam mensejahterakan rakyat.
Adapun satu persatu pabrik industri padat karya, seperti tekstil, garmen, hingga alas kaki di Indonesia menghentikan operasionalnya, atau tutup. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pun tak terelakan lagi. Namun siapa sangka, bukan hanya buruh/pekerja saja yang terdampak oleh adanya fenomena PHK, melainkan warga di sekitar pabrik yang tutup itu pun turut terkena imbasnya.
Pantauan CNBC Indonesia, Kamis (13/6/2024) di lokasi salah satu pabrik kosong di provinsi Jawa Barat, tak ada lagi hiruk pikuk pekerja pabrik yang biasanya menghidupkan aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Hanya terlihat bekas-bekas lapak penjual yang ditinggalkan, seiring dengan semakin berkurangnya pekerja pabrik, hingga akhirnya tak tersisa. Misalnya, Komarudin seorang kepala dusun yang tempat tinggalnya persis di samping pabrik, terpaksa harus menjual beberapa unit kontraknya karena sepi akibat ditinggal para buruh.
PHK massal bukti kapitalisme gagal, banyak usaha rumah kost yang gulung tikar karena tidak ada pekerja di pabrik dekat sana, sehingga sektor jasa dan pedagang mikro di sekitar pabrik juga terkena efek domino PHK. Para pekerja di berbagai wilayah di Indonesia Tengah ketar-ketir akan ancaman PHK, industri tekstil, hingga teknologi banyak yang melakukan efisiensi sehingga berujung ke PHK.
PHK massal juga tampak dari laporan mengklaim pembayaran program jaminan hari tua (JHT), BPJS ketenagakerjaan, selama periode januari –April 2024, BPJS ketenagakerjaan telah membayarkan 892.000 klaim JHT dengan nominal Rp 13,55 triliun. Sebab indikasi ekonomi buruk, bahkan pemerintah tidak menampik adanya PHK secara massal. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang selama ini dibangga-banggakan ternyata dalam kondisi rentan, meskipun pertumbuhan ekonomi stabil pada level 5%, ternyata kinerja industri dan penyerapan tenaga kerja tidak membaik.
Inilah kegagalan kapitalisme sebagai sistem yang diterapkan saat ini, sehingga perekonomiannya berujung pada kegagalan dalam menyejahterakan rakyat, sebab penguasa dan pengusaha hanya bertugas sebagai regulator dan fasilitator, yaitu cuma sebatas regulasi dan mengawasi dari kejauhan saja, bahkan posisi penguasa yang demikian hanya menguntungkan para oligarki, kapitalis investor. Sedangkan pekerja menjadi korbannya. Dengan adanya mekanisme alih daya yang menjadikan pekerja minim kesejahteraan dan bisa diputus kontrak kerja sewaktu-waktu tanpa ada kompensasi berupa pesangon.
Mekanisme ini merupakan akal licik perusahaan untuk mendapatkan pekerja dengan biaya murah, alih daya (outsourcing) sudah mendapat protes keras dari kalangan buruh sejak dilegalkan di Indonesia melalui UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan, tetapi pemerintah tetap bergeming dan memihak para kapitalis. Alhasil, PHK massal akan terus menerus terjadi ke depannya karena sistem kapitalisme yang masih diterapkan saat ini.
Pemerintah senantiasa fokus menjadi pelayan investor kapitalis, bukannya mensejahterakan rakyat dan para pekerja. Sehingga gelombang PHK tidak hanya memukul para pekerja, tetapi juga rakyat secara keseluruhan, sebab negara dalam sistem kapitalisme adalah memihak para oligarki, bukan kepada rakyat banyak. Kekayaan SDA yang semestinya bisa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, seolah sia-sia tak kalah kapitalis berkuasa dan menguasai hajat hidup masyarakat.
Bahkan dalam sistem ekonomi Islam, kesejahteraan diukur berdasarkan prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan. Tetapi bertujuan memberikan pemenuhan kebutuhan pokok warga negara (muslim dan non muslim) serta mendorong mereka agar dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu.
Pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya, kesejahteraan merata Ke segenap penjuru negeri, demikianlah catatan emas peradaban Islam menorehkan prestasi dalam mensejahterakan rakyatnya, dari pemimpin amanah dan bertakwa. Serta kebiasaan masyarakat yang teratur dengan Islam.
Sistem Islam menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk para pekerja secara perindividu, hal ini karena negara berposisi sebagai pengurus (raa’in) dan penanggung jawab (Mas’ul).
Negara yang menerapkan sistem Islam, yakni khilafah islamiyah. Akan menjalankan politik ekonomi Islam dengan mekanisme secara langsung dan tidak langsung. Kenapa akan memastikan akan kerja antara pengusaha dengan bekerja mereka akad yang syar’i, sehingga tidak menzalimi salah satu pihak. Rasulullah SAW bersabda: “Saudara kalian adalah pekerja kalian, Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian.” (HR.Al-Bukhari)
Demikianlah kebijakan di sistem Islam dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan rakyat secara keseluruhan tanpa ada ancaman dan kekhawatiran, Insya Allah.
Wallahua’lam bishawab.
