Kliksumatera.com, RIAU– Kualitas proyek APBN di ruas Jalan Bangkinang – Pekanbaru, tepatnya di Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dipertanyakan. Sebab, baru seumur jagung sudah mengalami rusak kembali di beberapa titik.
Ironisnya lagi pembangunan jalan tersebut baru saja selesai ditambal sulam beberapa minggu lalu. Padahal proyek ruas jalan Bangkinang – Pekanbaru ini sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.
Ketua DPC Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kabupaten Kampar, Robinson Tambunan, meminta kepada PT Khairani Delisa Putri selaku pihak kontraktor untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut.
“Karena ini baru beberapa minggu selesai ditambal sulam, sudah rusak lagi? Bahkan proyek ini sudah dua kali ditambal sulam, kemudian diperbaiki oleh pihak PT Khairani Delisa Putri. Namun nyatanya rusak kembali,” ujar Robinson Tambunan kepada awak media Rabu (25/12/19).
Sementara itu, terkait masalah kerusakan Jalan Nasional Bangkinang – Pekanbaru yang baru ditambal sulam oleh kontraktor PT Khairani Delisa Putri beberapa minggu lalu, Ketua GWI meminta kepada aparat penegak hukum. Seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, jangan hanya diam saja. tolong dibongkar, apakah pekerjaaan pembangunan ruas jalan Bangkinang – Pekanbaru tersebut sudah sesuai Bastek atau RAB,” pintanya.
Lebih lanjut, harusnya Kejari Kampar memberikan teguran kepada pihak perusahaan untuk bekerja baik. Karena jelas ini berada di wilayah hukum Kejari Kampar.
“Masa iya” proyek pemerintah tidak ada pengawalan dari aparat penegak hukum, akibatnya diduga pihak kontraktor bekerja sesuka hatinya saja. Proyek yang baru dikerjakan sudah rusak dan sudah dua kali di tambal sulam,” terang Robinson Tambunan lagi.
Kemudian mengenai pekerjaan proyek ini, kata Ketua DPC GWI Kabupaten Kampar, Presiden dan Kejaksaan Agung sudah memerintahkan, agar dikawal sebaik mungkin. Supaya pekerjaan mereka kualitasnya bagus, dan tidak rusak kembali seperti sekarang ini.
Jadi kalau begini, sama saja tidak ada pengawalan. Sedangkan untuk Kejati Riau, diminta memberikan teguran untuk Kejari Kampar, yang tidak bisa menjalankan Perintah Presiden dan Kejaksaan Agung.
“Saya harapkan dievaluasi saja Kejari Kampar, jika tidak melakukan pengawalan pembangunan infrastruktur dengan baik. Karena ini sudah menjadi Program Presiden Joko Widodo,” tegas Robinson Tambunan.
Di tempat terpisah, salah salah seorang staf Kantor Kementerian PUPR, Umar, saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan Whatshapnya mengatakan, ”Iya itu sudah di kasih tau ke kontraktornya, dan segera akan mereka bongkar dan diperbaiki. ini pengaruh hujan terus-menerus.”
”Kemudian ya itu nanti kita bongkar sampai ke dasar, kemungkinan dasarnya yang rusak lalu diganti dengan material base yang baru itu nanti statemen kita Pak. Kalau untuk pihak kontraktor, ya dari mereka hampir sama statemennya seperti itu. Lebih lanjut kita tambahkan, dari pihak kontraktor PT Khairani Delisa Putri akan tetap memperbaiki. Karena masih dalam tahap pemeliharaan,” ungkap Umar.
Laporan : Arifin
Editor/Posting : Imam Ghazali