Oleh : Qomariah
Setiap menjelang lebaran, pasti ada tradisi tahunan (mudik). Sehingga banyak masyarakat yang rela menempuh perjalanan panjang, demi bertemu orang tua dan keluarga di kampung halamannya. Namun sangat disayangkan, bahwa sarana dan prasarana para pemudik belum begitu memadai, sehingga kemacetan mudik dalam sistem kapitalisme masih saja belum bisa diatasi.
Bahwa perkiraan waktu tempuh perjalanan dari Jakarta dan sekitarnya, ke merak naik signifikan selama periode mudik lebaran 2024, berdasarkan pantauan CNBC Indonesia hari ini, waktu tempuh hingga dapat naik ke atas kapal, prosesnya bisa tembus tujuh jam.
Salah satu pusat kemacetan adalah sebelum embarkasi ke kapal, di mana calon penumpang harus mengantri dalam 3 kantong, berbeda sebelum dapat naik ke kapal, antrian tersebut sendiri dapat memakan waktu hingga 4 jam.
Sebelum sampai di Pelabuhan Merak, kemacetan parah juga terjadi di Tol Tangerang Merak KM 95, dari pantauan CNBC Indonesia, sekitar pukul 3:41 WIB, kendaraan yang melintas bahkan terhenti beberapa menit tak bergerak.Jakarta, CNBC Indonesia (6/4/2024).
Terjadinya horor kemacetan mudik, diakibatkan penumpukan penumpang pada tol menuju Pelabuhan Merak. Menurut informasi, kemacetan di Tol Tangerang merak berlangsung sejak Sabtu (6/4 /2024) pagi. Kemacetan kendaraan pribadi dan bus dari arah Jakarta menuju merak itu mengular hingga KM 90. Bahkan di antara penumpang mengaku terjebak magnet lebih dari empat jam.
Selain dihantui kemacetan, masyarakat pun dibayangi dengan rawannya kecelakaan saat perjalanan mudik. Berdasarkan data kepolisian, banyak 213 kecelakaan terjadi pada masa mudik idul Fitri 2024 dengan perincian 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan ratusan lain luka ringan. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah korban kecelakaan, polri melakukan evaluasi di sejumlah jalan menjelang idul Fitri 2024. Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, evaluasi dilakukan terhadap jalan yang rusak, rawan kecelakaan, dan zona penyangga atau di buffer zone.
Artinya, mitigasi menjelang lebaran belum dilakukan secara optimal. Setiap tahun selalu terjadi kemacetan panjang, hingga kecelakaan moda transportasi. Apalagi cuaca yang tidak menentu turut berpengaruh bagi pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua.
Seharusnya, berkaca pada peristiwa kemacetan di jalur tol merak dan kecelakaan maut di tol Cikampek ini, negara harus berbenah dan mengevaluasi diri. Sejauh mana mitigasi dan antisipasi, agar perjalanan mudik tidak lagi menjadi horor di tengah masyarakat.
Lantas bagaimanakah, antisipasi dan tanggung jawab negara yang benar dan tepat? Dalam hal ini, seharusnya penguasa yang bertanggung jawab dalam memberikan keselamatan dan kenyamanan bagi rakyat, untuk bisa menikmati sarana publik.
Rasulullah SAW bersabda: “Imam/penguasa adalah raa’in dan penanggung jawab urusan rakyatnya.” (HR – Bukhari).
Penguasa berkewajiban menyediakan sarana dan transportasi yang aman bagi masyarakat. Inilah yang semestinya pemerintah lakukan untuk menjamin keselamatan rakyatnya.
Pertama, membangun dan memperbaiki sarana publik. seperti, jalan raya secara totalitas. artinya perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh bukan hanya ditambal sulam.
Kedua, Pemerintah menyediakan moda transportasi dengan teknologi terbaru, dan tingkat keselamatan yang tinggi, sehingga kelayakan moda transportasi jenis apapun terjamin kualitasnya.
Ketiga, melakukan pendekatan yang lebih holistik dan inovatif, untuk mengurai kemacetan arus perjalanan mudik.
Keempat, memberi sanksi tegas kepada pelanggar kebijakan aturan mudik.
Kelima, negara menyediakan fasilitas publik yang mendukung kelancaran mudik, seperti tarif tol gratis dan tidak dipungut biaya.
Oleh karena itu, penerapan lima kebijakan yang dijelaskan di atas, hanya bisa terwujud jika negara dapat mengelola sumber kekayaan alam dan harta milik umum dengan paradigma Islam, dengan pelayanan inilah umat Islam dapat menikmati ibadah dengan nyaman dan fokus meningkatkan intensitas ibadah pada akhir Ramadhan. Para pemudik pun tidak perlu was-was perihal biaya, karena dengan pemasukan dari mengelola sumber kekayaan alam, dan harta milik umum, negara sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada rakyatnya.
Perihal keamanan selama perjalanan, dapat terealisasi ketika syariat Islam diterapkan secara Kaffah, Insya Allah.
Wallahu a’lam bishawab.
