Kliksumatera.com, BANDARLAMPUNG — Inisiasi Menteri BUMN Erick Thohir menggeser fokus alokasi dana pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibity/CSR) BUMN ke sektor pendidikan sebesar 30 persen, dan kelestarian lingkungan sebesar 5 persen, turut diamini publik, termasuk di Lampung.
Ketua Perhimpunan Bravo-5 Lampung Ary Meizari Alfian, dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2019), di Bandarlampung menyebut pihaknya setuju rencana afirmatif kebijakan menteri per direktif bakal serius menapaki langkah berani itu.
Berbeda dengan CSR korporat swasta yang sepenuhnya hak bersangkutan, kata dia, rencana Menteri Erick itu disebutnya wujud kepekaan dan make sense policy. Apa pasal?
“Saya ingat ujaran visioner Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Ary, mengutip petikan pidato Jokowi saat Rapat Paripurna DPR 16 Agustus 2019 lalu.
Tanpa berniat membandingkan, teman kuliah Erick saat sama-sama S2 hingga lulus gelar Master of Business Administration National University, California, Amerika Serikat, 1993 silam ini menilai Erick mustahil gegabah.
“Kenapa bukan kesehatan, UMKM, koperasi, BUMDes/BUMADes (Badan Usaha Milik Desa/Antar Desa). Saya kira Menteri Erick telah menimbang masak-masak,” tukas Ary, yang juga Ketua Dewan Pengawas Yayasan Desapolitan Indonesia/Desindo itu.
Walaupun anggaran pendidikan APBN 2020 Rp508,1 triliun setara 20 persen total belanja negara sesuai diktum Pasal 34 (4) UUD 1945 itu masih butuh rekonsolidasi ekspansif.
Berkebalikan dengan progres kepatuhan mandatory spending (kewajiban daerah menjalankan alokasi belanja wajib pelayanan publik sesuai konstitusi), data Kemenkeu per akhir 2018 baru terpenuhi 26,9 persen. 146 daerah belum memenuhinya, dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Dari itu, Ary mengingatkan, angka Rp508,1 triliun plus agregat suplemen 30 persen dari 142 BUMN eksisting, jangan sekadar jadi angka. Justru harus ketat dikawal agar bisa meretas kendala klasik kebutuhan akselerasi perkuatan desentralisasi fiskal. Sisi lain, agar sebangun dengan lampauan target terpatok indeks pembangunan manusia (IPM) 2020 yakni 72,51 cum rasio Gini di 0,375-0,380.
“Seterusnya, sesuai RPJMN 2020-2024. Saya kira angka ini masih perlu tambahan karena luas wilayah dan jumlah penduduk terutama di luar Jawa butuh postur anggaran gigantic dalam pembangunan SDM, fokus prioritas periode kedua pemerintahan Jokowi,” kata ia.
Menaruh asa, Ary berharap diaturnya alokasi dana CSR BUMN, keberlanjutan programatik (sustainability) perinci juga akan kian terukur, kokoh terjaga. “Moving forward, saya suka semangatnya. Kuat aroma Indonesia sentris disana. Adrenalin buat tegak lurus eksekusi program kabinet yang hendak mewujudkan tata kelola SDM unggul jadi basis peletak pembangunan di masa mendatang,” tutup ia.
Turut mengamini, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Bravo-5 Lampung, yang juga anggota MPR/DPR dari PDIP Mukhlis Basri, yang intens menyerap aspirasi rakyat daerah pemilihannya, Lampung I, soal isu ini.
Sementara, ekonom digital, kini Ketua Bidang Ekonomi DPP Perhimpunan Bravo-5 Dr Andi Desfiandi, mewanti agar penerapan program ini harus jelas nan terang-benderang. Mulai dari aspek regulasi hingga implementasi.
Mengutip laman Kemenkeu, postur anggaran pendidikan di APBN 2020 meliputi anggaran pusat Rp 172,2 triliun, transfer ke daerah Rp 306,9 triliun, dan pembiayaan Rp 29 triliun.
Rincian alokasi belanja mencakup 104 riset oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 284,1 miliar, sarana prasarana sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bagi 5.841 ruang kelas Rp 307,6 miliar.
Kemudian, beasiswa S2/S3 LPDP bagi 5 ribu mahasiswa baru dan 12.333 mahasiswa lanjutan Rp 1,8 triliun, pembangunan unit/rehabilitasi 41 kampus Rp 4,4 triliun. Bantuan Operasional Pendidikan/BOP PAUD DAK Nonfisik 7,4 juta anak Rp 4,5 triliun.
Lalu, Kartu Indonesia Pintar/KIP Kuliah bagi 819.400 mahasiswa Rp 6,7 triliun, bangun/rehab 14,5 ribu ruang kelas dan 1.175 sekolah Rp 8 triliun, KIP SD/SMP/SMA/sederajat bagi 20,1 juta siswa Rp 11,1 triliun, Bantuan Operasional Sekolah/BOS bagi 54,8 juta siswa atau 271 ribu sekolah umum/madrasah Rp 64 triliun.
Laporan : Muzzamil
Editor/Posting : Imam Ghazali
