Kliksumatera.com, PALEMBANG- Untuk menyerap dan menyalurkan aspirasinya 6 Orang Anggota DPRD Kota Palembang melakukan Kunjungan Kerja ke Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel bertempat di Gedung Mesran Pertamina Plaju Palembang Anggota DPRD Dapil V. Mereka adalah:
1. Firmansyah Hadi (PKB)
2. Akbar Alfaro (Gerindra)
3. Edi Saat (PDIP)
4. Idrus Rofiq (PKS)
5. Dauli, ST (PAN)
6. Chairudin Pelita Maret (Demokrat)
”Di wilayah tertentu untuk pasokan solar itu sangat terbatas namun premium stocknya selama ini masih tercukupi sehingga kuota yang ada dapat terpenuhi dan kita tidak boleh melebihi kuota yang ada,” ujar Pjs Manager MOR Zainal Agus Syukur saat presentasi bersama Anggota DPRD Kota Palembang Dapil V terkait ketersediaan stok BBM.
Di tempat yang sama Sales Branch Manager MoR II Sumsel Babel Bondan usai menggelar pertemuan bersama Anggota DPRD Kota Palembang mengatakan bahwa memang penyaluran untuk produk JBT kita yakni produk Solar Subsidi sudah over 3 persen dari kuota yang diberikan oleh Pemerintah. ”Jadi kami mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan produk yang tidak bersubsidi khususnya bagi para pelaku industri karena sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 khususnya bagi Plat Hitam Kendaraan yang bukan perorangan itu dilarang menggunakan bahan bakar JBT bersubsidi ini,” ingatnya.
Kemudian larangan juga ada untuk Plat Kuning misalnya ada juga batasannya yaitu plat kuning yang menggunakan ban di atas 6 roda untuk angkutan pertambangan dan perkebunan itu dilarang menggunakan bahan bakar bersubsidi. ”Kalau di Palembang banyak kita melihat mobil-mobil CPO yang punya industri,” tegasnya lagi.
Ketua Reses Dapil Palembang V Firmansyah Hadi mengatakan bahwa secara menyeluruh kami menyerap dan menyalurkan aspirasi dari Dapil V ini yang pertama ada di daerah 11 ULU dan 12 Ulu itu ada anak sungai yang harus di normalisasi karena mengingat anak sungai tersebut sudah parah.
Sedangkan untuk kunjungan di Pertamina MOR II ini kita minta untuk masalah kuota gas dan masalah BBM. ”Untuk kuota gas 3 kg kita minta untuk Pertamina menyediakan kuota sebanyak 65000 KK. Untuk program CSR kita menyarankan untuk disalurkan kepada masyarakat yang berada di wilayah ring I. Untuk PAD kita harapkan untuk PBB dapat ditingkatkan lagi akan tetapi untuk pajak bahan bakar kita hanya dapat bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi. Besok kita akan membahas bersama RU III tentang pengelolaan sampah dan Bank Sampah yang ada di beberapa titik wilayah SU II dan Kecamatan Plaju. Kami berharap dengan Pertamina khususnya semakin produksi nya bertambah dan penjualan meningkat semakin banyak PAD yang kita dapatkan,” paparnya.
Khusus kuota Firmansyah mengatakan bahwa saat ini sudah dilakukan untuk pemasangan pipanisasi dan akan segera MOU antara Gubernur dengan Pertamina.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
