Oleh: Widya
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebelumnya telah mewacanakan untuk bisa menggelar pembelajaran secara langsung.
Namun kebijakan tersebut tidak lantas berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa syarat-syarat khusus.
Satu di antara syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di daerah dengan status zona hijau dan kuning Covid-19.
Meski begitu, keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning.
Bukan karena tidak percaya dengan protokol kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dan pihak sekolah.
Namun hendaklah lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk sekolah dasar yang memiliki sifat masih kekanak-kanakkan. Bukan berarti kita dengan kebijakan pemerintah itu untuk mengabaikan hak atas pendidikan, tidak, tetapi bagaimana hadirnya pemerintah di dalam sekolah yang nontatap muka itu, seperti orang tua diberikan silabus untuk mengajari anak di rumah dan sebagainya.
Itu yang harus dilakukan pemerintah, bukan tatap muka. Masalah utama bingungnya pihak sekolah dalam penyelenggaraan KBM tatap muka ini adalah akibat sikap pemerintah yang tergesa-gesa.
Ada masalah lebih krusial lagi yang menimpa pihak sekolah, yang sudah atau akan melakukan proses belajar tatap muka. Selain anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan tidak ada, pemerintah juga tidak memiliki aturan jelas terkait pengawasan.
Sekolah harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk membeli berbagai peralatan kesehatan mulai dari thermo gun (pengukur suhu tubuh tembak), masker, cairan disinfektan, dan sabun cuci tangan.
Di masa normal saja, banyak sekolah keteteran memenuhi anggaran sarana dan prasarana sekolah, apalagi dengan adanya penambahan sarpras dalam penerapan protokol kesehatan ini.
Wajar kalau banyak sekolah yang kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di masa pandemi yang masih tidak menentu ini.
Berbagai kebingungan yang dihadapi pihak sekolah tidak perlu terjadi kalau pemerintah benar-benar memberikan perhatian total dan penjagaan maksimal kepada rakyatnya.
Sudah kadung sejak awal pemerintah tidak mengambil tindakan tepat yaitu tindakan preventif melalui karantina /lockdown (syar’i), sehingga akhirnya wabah Covid-19 ini menyebar hampir ke seluruh nusantara.
Korban nyawa pun tidak mengenal status dan usia. Mestinya pemerintah tidak terburu-buru menetapkan pembukaan sekolah dengan tatap muka.
Kalau faktanya banyak guru dan siswa yang resah dengan pembelajaran daring selama proses BDR, seharusnya pemerintah mengevaluasi diri sejauh mana peran pemerintah dalam mengoptimalkan proses BDR ini.
Sudah sigapkah dalam menyiapkan kematangan para guru untuk menyelenggarakan PJJ? Sudah seriuskah menyiapkan kurikulum yang tepat di saat pandemi? Sudah optimalkah memenuhi fasilitas yang dibutuhkan para guru dan siswa saat BDR (mulai dari ketersediaan perangkat/gadget, jaringan internet, serta kuotanya)?
Dan yang tak kalah penting, sudahkah memberi penghargaan maksimal bagi para guru atas kerja keras mereka selama ini mengawal pembelajaran online bagi anak didiknya? Sementara masih saja ada pihak yang mem-bully para guru karena dianggap makan gaji buta selama pandemi.
Keresahan para guru dan siswa dalam proses BDR tidak bisa dijadikan alasan untuk menyegerakan proses belajar tatap muka dengan mengabaikan keamanan dan kesehatan generasi ini. Apalagi dengan berbagai ketidaksiapan sekolah dalam penyelenggaraannya.
Sungguh miris kalau saat ini banyak sekolah kebingungan dalam penyelenggaraan KBM akibat ketidakjelasan prosedur, kekurangan sarana infrastruktur, maupun sarana operasional. Dan hal seperti ini memang seringkali terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan dalam sistem kapitalis.
Padahal, kalau kita bercermin pada sistem pendidikan yang pernah diterapkan dalam sistem Khilafah Islamiyah, negaralah yang berkewajiban mengatur segala aspek berkenaan sistem pendidikan yang diterapkan, dari masalah kurikulum, metode pengajaran, dan bahan-bahan ajar.
Kegiatan pendidikan dalam sistem Islam dilengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta.
Sarana-sarana itu mulai dari buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar –auditorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan sebagainya.
Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan itu dijamin negara, karena negara dalam sistem Islam memiliki paradigma sebagai raa’in (penanggung jawab).
“Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).
Seperti inilah, negara dalam sistem Khilafah Islamiyah akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
Negara tidak akan abai hingga ada sekolah yang kebingungan menjalankan aktivitas pembelajaran akibat kekurangan sarana infrastruktur dan operasional seperti saat ini.
Terlepas dari sudah tepat atau tidaknya penyelenggaraan sekolah tatap muka saat pandemi masih berlangsung saat ini, sudah selayaknya penguasa memberikan pelayanan terbaik dan penyediaan sarana prasarana yang optimal dalam proses pendidikan.
Tidak boleh dibiarkan ada sekolah yang gagap menyelenggarakan program pendidikan karena keterbatasan dalam berbagai fasilitas. Karena ini berarti penguasa telah abai dalam menjamin kebutuhan rakyatnya.
Padahal, abainya penguasa adalah sebuah kemaksiatan yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari pembalasan nanti.
“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat).” (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi). Wallahu a’lamu bi Ash-shawab. ***
