Kliksumatera.com, PALEMBANG- Sebanyak 12 Ketua DPD Kabupaten dan kota Partai Golkar mengirimkan surat ke DPP Partai Golkar yang menyatakan Musda Golkar Sumsel tidak sesuai AD/ART.
Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris Angkatan Muda Pembaru Indonesia (AMPI) Sumsel Hilmin saat diwawancarai di kantor DPRD Provinsi Sumsel, Senin (16/3/2020).
Hilmin mengatakan, ada 12 DPD kabupaten dan kota, telah menyampaikan surat ke Ketum Golkar Airlangga Hartanto terkait proses Musda Golkar Sumsel melawan AD ART tentang pelaksanaan musda. “Mosi tidak percaya, surat itu disampaikan ke Ketum, agar dilanjutkan ke DPP, karena Musda itu hanya di pleno 5. Verifikasi panitia pelaksana, SC dan OC melakukan verifikasi, tapi verifikasi ini tidak dilaksanakan sesuai perintah juklak. Yang katanya ada dukungan ganda, harusnya clear diselesaikan dalam pleno ke 5, pada tahap verifikasi. Tapi itu tidak dilaksanakan,” ujarnya tanpa menyebut para Ketua DPD yang berkirim surat tersebut.
“Sebanyak 12 Ketua DPD Golkar kabupaten dan kota menyatakan selesai batas itu. Tidak ada pemilihan. Kalau ada pihak lain, yang menyatakan musda dilanjutkan pemilihan, itu hanya dihadiri 4 DPD kabupaten dan kota, dari 17 DPD. Ditambah DPD provinsi dan DPP. Jadi 12 DPD kabupaten dan kota menyatakan belum ada ketua terpilih. Itu sudah kita serahkan ke Ketum. Ketum punya kompetensi yang menilai,” bebernya.
Dia mengungkapkan, pihaknya tidak melakukan apa-apa. Tapi 12 ketua DPD kabupaten dan kota menyatakan harus diambil alih DPP, dan harus dilaksanakan lanjutan oleh DPP, itu sesuai juklak. “Kalau musda tidak dilaksanakan dengan tertib dan lancar, DPP berhak melaksanakan musda yang sudah dilaksanakan,” tambahnya.
Ketika ditanya terkait dukungan ganda, dia menuturkan, itu menjustifikasi. “Kita minta itu dibuka. Yang mana ganda itu, saya langsung yang menyerahkan ke pimpinan sidang. Semuanya sudah menyerahkan, kita minta dibuka dukungan ganda itu. Di sini kita menduga, ada permainan sistematis. Pimpinan sidang tidak mau membuka itu. DPD kabupaten kota, menyatakan musda ini tidak tertib,” paparnya.
Dia menambahkan, 12 DPD kabupaten kota, Ampi, Kosgoro 57, MKGR, saat Musda ada perdebatan panjang. “DPP tetap berpegang pada juklak. Juklak itu ditandatangani DPp. Kalau itu tidak diindahkan maka wibawa Golkar makin terpuruk di mata publik,” pungkasnya.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
