Kliksumatera.com, PALEMBANG- Puluhan massa Koalisi Aktivis Revolusioner Sumsel menggelar aksi unjuk rasa depan Kantor Walikota Palembang, dengan agenda menganalisa data Hibah dan Bansos tahun 2015 dan 2017 dan menindaklanjutinya dengan investigasi di lapangan.
Maka hasilnya adalah data tersebut terindikasi dugaan korupsi. Masyarakat penerima dana bansos dalam pengakuannya tidak menerima dana bantuan tersebut, begitu juga dengan pengakuan pengurus masjid dan mushola penerima dana bantuan tersebut hanya menerima separuh dari nota yang diberikan kepada mereka.
Hasil investigasi ini kami dokumentasikan dalam bentuk video documenter. Setelah menelaah dan mengkaji data Lampiran Peraturan Walikota Palembang No 83 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD TA 2017.
Prihal nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah pemerintah maka ada Empat （4）Lembaga yang menerima dana tersebut dengan jumlah total Rp 11.754. 124. 152. 00. Dokumen ini berbeda dengan data temuan senilai Rp 5. 905. 723. 152.
Massa menuntut:
1. Usut tuntas penggunaan dana Covid sebesar 19 miliar rupiah tak jelas
2. Usut tuntas Dana Hibah 2015 – 2017
3. Usut tuntas kolepnya SP2J
4. Meminta kepada Walikota Palembang untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pemerintah Kota Palembang LHP-BTT dan DTT Pajak Daerah 2017 sd 2021.
Pihak pemerintah Kota Palembang yang diwakili Staf Ahli Pensosmas Zanariah mengatakan, dia hanya ditugaskan dan menjelaskan bahwa Walikota tidak ada di tempat dan Wali masih ada tugas yang lain, aspirasi ini akan disampaikan dan akan ditampung, Kamis （11/8/2022）.
Hendiyanto dari KOMASTA selaku koordinator lapangan mengatakan, setiap ada unjuk rasa ataupun demo Walikota Palembang selalu tidak pernah hadir untuk menemui pendemo. ”Pemerintah Kota Palembang kami anggap sebagai taman kanak-kanak. Kami selaku masyarakat Kota Palembang sangat kecewa, laporan indikasi korupsi hasil investigasi kami di lapangan. Kami meminta Walikota Palembang bertanggung jawab yang benar katakan benar yang salah katakan salah. Harapan kami sebagai masyarakat Kota Palembang pemerintah Kota Palembang bersih dari korupsi dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang terjaga dengan baik,“ paparnya.
Handiyanto menambahkan, jika Walikota Palembang tidak juga kunjung menemui masa aksi ini, tidak mungkin pemerintah Kota Palembang tidak ada wakilnya, kalau memang profesional yang ditegakkan oleh pemerintah Kota Palembang. Walikota tidak ada wakilnya ada, wakilnya tidak ada sekdanya ada,“ tandasnya.
Koordinator koalisi tersebut berasal Dedi Irawan （CICI） Koordinator Aksi, Solahudin （KMMP）Koordinator Aksi, Yayan Joker （Tha Joker） Koordinator Lapangan, Reza Mars （GPK）Koordinator lapangan, Hendiyanto （KOMASTA）Koordinator Lapangan.
Laporan : Akip
Editing : Imam Ghazali
