Kliksumatera.com, PALEMBANG- Pasar Ikan Modern yang berlokasi di Jalan MP. Mangkunegara dijadwalkan selesai pada akhir bulan Januari 2020 ini, pada saat melakukan peninjauan langsung Pembangunan Pasar Ikan Modern, Rombongan Komisi III DPRD Kota Palembang yang dikomandoi langsung oleh Firmansyah Hadi, SE Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang ternyata masih banyak yang belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan finishing di lapangan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Firmansyah Hadi, SE. “Sesuai yang kita lihat tadi, kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan pada tanggal 30 Januari bahwa seluruh proses pembangunan selesai 100 persen, akan tetapi pada kenyataannya seperti apa yang kita lihat di sini, ternyata pembangunannya baru mencapai 95 persen. Sedangkan untuk masalah pembuangan limbah dan sebagainya tadi dari pihak DLHK Kota Palembang mengatakan baru sekitar 50 persen persiapannya,” tegasnya, saat melakukan inspeksi mendadak terkait progress pembangunannya, Sabtu (1/2).
Firmansyah mengatakan bahwa, Komisi III DPRD Kota Palembang nantinya secara teknis akan membuat surat kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk menyampaikan beberapa hasil sidak yang dilakukan pada hari ini.
”Kita juga akan menyampaikan dan memanggil beberapa OPD terkait, seperti halnya, Walikota dan Sekda Kota Palembang untuk duduk bersama dalam menyelesaikan masalah ini. Sedangkan untuk penambahan anggaran sebesar 1,2 milyar itu seperti yang disampaikan oleh Direktur PT. Karya Tama Saviera, Sastra Suganda yang menurut pembicaraannya dengan kami beberapa waktu lalu bahwa ada perubahan plafon, yaitu perubahan atap plafon dari Joglo ke Limas. Akan tetapi menurut kami berbeda seperti apa yang disampaikan oleh pengawas mengatakan bahwa ada perubahan di talang. Kemudian hal tersebut apa yang disampaikan oleh konsultan mengatakan bukan masalah talang, tetapi ada masalah di pajak. ‘Hal tersebut justru membuat kami menjadi bingung antara keterangan Direktur PT. Karya Tama Saviera Sastra Suganda dengan pengawas dan konsultan jawaban nya berbeda-beda,” paparnya.
Lebih lanjut Firmansyah mengatakan, karena ini menyangkut wewenang terkait penyedia lahan dan perizinan adalah Pemerintah Kota Palembang kita akan mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Kota Palembang baik membahas berupa Advis Planing, FS, UKL & UPL maupun kajian amdalnya.
“Kami menyimpulkan bahwa untuk sekarang yang kami lihat ini, pengerjaannya molor, dan bahasa saat kami datang ke tempat ini, seperti terkesan cuek dan tidak bersahabat. Sepertinya ada bank garansi di sini, hal tersebut kami tidak mempermasalahkan terkait pelanggaran itu. Tapi ya apa yang dibicarakan kemarin justru tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan hari ini. Untuk pelanggaran tidak ada tapi keterlambatan dan nanti juga seperti dikatakan oleh Dinas PUPR tadi bahwa, masalah pembuangan yang itu nanti menjadi kendala di kemudian hari, untuk semua izinnya kita belum bisa mengatakan sudah clear. Akan tetapi untuk ke depan pasti ada dampak yang ditimbulkan dari pembangunan ini. Karena seluruh pembuangan tersebut mengarah ke depan semua. Karena seperti yang kita lihat di depan ini salurannya seperti terjadi penyumbatan oleh karena itu nanti kita akan duduk bersama guna membahas kelanjutannya dengan pemerintah Kota Palembang untuk mencari solusi yang terbaik supaya ke depan kita bisa duduk bersama jangan asal tunjuk. Coba kalau dari awal pembangunannya Pemkot duduk bersama DPRD dan memanggil tokoh masyarakat di sini, itu bisa saja tidak ada masalah dan kendala seperti ini,” tandas Firmansyah.
Sementara itu Desy Elvianti Kabid Tata Lingkungan dan Peningkatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang menerangkan bahwa berdasarkan hasil kajian lingkungannya sudah selesai baik itu berupa dokumen lingkungan maupun sebagainya.
”Untuk pembuangan limbah sendiri belum bisa dilihat. Sebab berdasarkan instalasi yang ada belum terpasang sepenuhnya, apabila kita lihat dari fisik yang ada baru terpasang 50 persen. Untuk memenuhi standar mutu dapat kita lihat dari kapasitas air setelah proses pemasangan selesai,” tegas Desy.
Sedangkan Direktur Pelaksana Pekerjaan PT. Karya Tama Saviera Sasta Suganda ketika diwawancarai mengatakan terkait kunjungan Komisi III DPRD Kota Palembang dirinya menyambut baik. ”Ya saya senang dengan adanya sidak dari teman-teman Komisi III DPRD Kota Palembang yang bertujuan untuk melakukan fungsi pengawasan supaya kita sama-sama saling mengontrol dan melihat bersama progress pembangunan pasar ikan modern yang merupakan investasi negara melalui Pemerintah Pusat untuk membangun pasar ikan modern di Kota Palembang. Seperti yang saya sampaikan bahwa Palembang merupakan kota ketiga yang dibangun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan saya selaku kontraktor yang merupakan warga Kota Palembang bangga dengan adanya Pasar Ikan Modern ini serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian KKP yang telah memilih Kota Palembang untuk membangun pasar ikan modern. Dan perlu diketahui juga bahwa karena pembangunan ini menggunakan dana APBN beberapa Anggota DPR RI melalui Komisi IV pernah berkunjung ke sini,” jelasnya.
Sastra mengatakan kepada teman-teman dari Komisi III DPRD Kota Palembang mari bersama-sama melihat perkembanganya. ”Yang jelas saya selaku warga Kota Palembang yang saat ini dipercayai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun pasar ikan modern ini tentu akan berbuat sebaik mungkin agar Pasar Ikan Modern ini dapat berkualitas dengan baik tentunya semua prasarana yang sudah dibangun dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Beberapa waktu lalu saya sempat menyampaikan hal tersebut kepada Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang. Sedangkan untuk hal lainnya itu saya dapat memastikan bahwa perizinannya sudah clear, baik pada prinsipnya secara kontrak akhir bulan Maret kontrak saya berakhir,” paparnya.
Untuk penambahan anggaran 1,2 miliar secara garis besar itu ada penambahan desain perubahan desain terutama dari bentuk atap yakni dari bentuk atap Joglo ke atap Limas.
”Kemudian ada pengadaan lift, pemasangan rangka baja kemudian ada pagar untuk parkir di atas gedung untuk keamanan safety agar dibuat kokoh berdasarkan permintaan dari Pak Menteri KKP pada bulan lalu. Beliau meminta agar ada penambahan pagar di bagian atas gedung untuk mengantisipasi kalau ada mobil yang parkir di atas tidak sampai jatuh ke bawah,” tandasnya.
Laporan : Andrean
Editor/Posting : Imam Ghazali
